Ini Alasan Pemprov Jakarta Ingin Gelar CFD di Kawasan Museum Bahari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta ingin membuat kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Museum Bahari, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah untuk berkunjung ke museum yang menyajikan informasi tentang sejarah kemaritiman Nusantara itu.

Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengatakan, Museum Bahari memiliki potensi yang sangat besar sebagai tempat edukasi masyarakat. Namun, selama ini masyarakat kerap kesulitan untuk berkunjung ke museum yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, lantaran banyak truk kontainer yang lalu lalang di kawasan tersebut. 

"Saya minta kepada Dishub untuk mengatur, minimal pagi saja, seperti kita bikin car free day, misalnya dari jam 7 sampai jam 12 lah, agar transportasi yang besar, truk kontainer, tidak melewati itu," kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Menurut Rano, upaya itu akan meningkatkan kunjungan masyarakat ke Museum Bahari. Ia meyakini, kegiatan CFD di kawasan itu bakal membuat masyarakat makin tertarik datang, sehingga bisa tahu keberadaan Museum Bahari dan berkunjung ke dalamnya.

"Problemnya kan di situ. Nah kalau kita enggak ada usaha, kita punya tempat bagus, sekarang ada pameran bagus, tapi pengujungnya enggak banyak. Karena apa? Males mereka, macet kemudian kontainer besar," ujar dia.

Karena itu, Pemprov Jakarta ingin menggelar CFD di kawasan tersebut. Harapannya tidak lain agar masyarakat dapat makin mudah mengakses Museum Bahari. Di sisi lain, kegiatan logistik di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok juga tetap bisa berjalan. 

"Nanti pasti kerja sama juga dengan pihak-pihak logistik kan. Karena ini kan enggak terlalu mudah dan tidak dalam waktu terlalu dekat. Kita harus pelajari dulu," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan mendukung kebijakan yang akan diterapkan Pemprov Jakarta. Karena itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

"Kami tentunya mendukung setiap kebijakan Gubernur/Wagub. Hal ini akan dibicarakan serta dikoordinasikan lebih lanjut dengan seluruh stakeholder terkait," kata dia.

Ia menilai, kawasan Museum Bahari memiliki nilai sejarah dan nilai wisata. Nilai itu tentunya harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.