
SEBANYAK 34 pelaut Indonesia kembali mengukir prestasi di panggung maritim global. Mereka diberangkatkan oleh PT Pertamina Marine Solutions (PMSol), anak usaha dari Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina (Persero), untuk bertugas di kapal-kapal tanker milik perusahaan pelayaran asal Yunani, Polembros Shipping Ltd. Keberangkatan ini menjadi bagian dari kerja sama berkelanjutan yang dibangun antara PMSol dan mitra internasionalnya.
Ketiga kapal tanker kelas dunia yang akan mereka operasikan berlayar di jalur-jalur strategis lintas Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi maritim global, keterlibatan awak kapal Indonesia dalam arus logistik energi dunia menjadi bukti nyata bahwa kompetensi pelaut nasional mulai mendapatkan pengakuan di kancah internasional.
Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan keberangkatan para pelaut ini tidak sekadar peristiwa administratif dalam industri pelayaran, melainkan harus dilihat sebagai sebuah momen strategis yang menandai kebangkitan maritim nasional Indonesia.
"Ini bukan hanya soal pengiriman tenaga kerja, tapi soal kehadiran bangsa dalam simpul-simpul peradaban laut dunia. Para pelaut kita sedang menancapkan bendera merah putih di jalur-jalur pelayaran global yang menentukan arah distribusi energi dunia," ujar Marcellus, melalui keterangannya, Kamis (7/8).
Marcellus menambahkan hal ini menunjukkan Indonesia berhasil kembali menempatkan diri sebagai salah satu pemasok sumber daya manusia profesional yang memiliki daya saing tinggi di sektor pelayaran internasional. Apalagi, Yunani dikenal sebagai negara dengan salah satu armada pelayaran komersial terbesar di dunia.
"Ketika perusahaan pelayaran Yunani mempercayakan kapal-kapal mereka kepada pelaut Indonesia, itu bukan keputusan yang sembarangan. Mereka pasti sudah melalui proses seleksi ketat dan memperhitungkan banyak aspek. Ini adalah pengakuan atas keunggulan SDM maritim kita," kata Marcellus.
Marcellus mengingatkan bahwa peluang ini tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan sepihak dari BUMN atau satu instansi saja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi untuk memastikan bahwa pelaut Indonesia terus mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi sesuai standar internasional.
Dalam hal ini, instansi seperti Kementerian Perhubungan (melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta lembaga pendidikan tinggi kelautan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP), dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP), serta kampus-kampus pelayaran di seluruh Indonesia harus aktif mengakomodasi dan memperkuat daya saing pelaut nasional.
"Institusi-institusi pelayaran kita harus bergerak cepat. Dunia berubah, dan permintaan terhadap pelaut yang cakap dalam teknologi, bahasa internasional, serta tanggap terhadap dinamika global sangat tinggi. Bila kita ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka SDM kita harus menjadi pilar yang kuat, tidak hanya untuk kapal-kapal nasional, tetapi juga kapal-kapal berbendera asing," katanya.
Selain itu, Marcellus mengungkapkan momentum ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis jangka panjang dalam membangun ekosistem maritim nasional yang berkelanjutan. Selain menyiapkan pelaut, Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi maritim, memperluas kerja sama dengan negara-negara pengguna jasa pelayaran, dan menciptakan mekanisme perlindungan terhadap pelaut Indonesia di luar negeri.
“Bukan hanya mengirim, melainkan juga memastikan mereka terlindungi secara hukum, memiliki akses pada konsulat maritim, dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai hukum laut internasional. Negara harus hadir dalam setiap simpul perjalanan para pelaut kita di negeri asing,” jelasnya. (E-4)