Setahun Bahlil Terpilih Lewat Munas Golkar Gantikan Airlangga Hartarto

KABAR Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Golkar mencuat belakangan ini. Isu ini muncul saat kepemimpinan Bahlil Lahadalia belum genap menjabat satu tahun. Isu digoyangnya kepemimpinan Bahlil diberitakan sejumlah media baru-baru ini. Namun Bahlil sudah menepis isu keretakan di Golkar.

“Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 3 Agustus 2025, dikutip Antara.

Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid juga menampik isu tersebut. Nusron mengklaim kabar Munaslub Golkar yang dikaitkan dengan nama dirinya tidak benar.

“Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” kata Nusron.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan tidak ada wacana Munaslub partai. Meutya mengatakan Golkar saat ini tengah fokus mengawal program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Saat itu, peserta munas juga menunjuk Bahlil sebagai formatur tunggal yang berwenang penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar periode mendatang. "Mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2024-2029 sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatur tunggal," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Munas Golkar, Ace Hasan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Setelah pembacaan hasil munas, Dewan Pimpinan Munas Golkar menyerahkannya kepada Bahlil. Di hadapan para kadernya, Bahlil lantas mengibarkan bendera Partai Golkar. Bahlil menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Golkar, dua pekan sebelumnya. Airlangga menyatakan alasan pengunduran dirinya karena ingin tetap menjaga soliditas di internal partainya.

Sejumlah pengurus Golkar sempat mengatakan alasan pengunduran diri Airlangga karena mendapat tekanan dan ancaman tentang kasus hukum yang akan menderanya. Salah satunya, kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO) di Kementerian Perdagangan.

Sebelum kabar Airlangga mengundurkan diri, kursi Ketua Umum Golkar telah digoyang sejak pertengahan 2023. Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam telah meminta Airlangga untuk mundur. Ridwan juga mengusulkan partainya agar segera menggelar Munaslub untuk menggeser Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar telah berhembus sejak pertengahan tahun lalu.

Saat itu, posisi Airlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran dianggap gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya untuk berlaga di Pilpres 2024.