Wamendagri Soal Isu Pulau Anambas Dijual: Tak Boleh Ada Pulau Dimiliki Pribadi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab pertanyaan wartawan di media center IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Minggu (22/6/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Sebuah situs asal luar negeri menjual empat pulau di Anambas, Kepulauan Riau. Situs itu menyatakan tipe pulau yang dijual adalah pulau pribadi dengan luas 159 ribu hektare.

Tidak ada harga penjualan yang spesifik. Harga tampaknya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi. Meskipun begitu, ada kemungkinan pulau tersebut disewakan.

“Ya, intinya tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi. Secara keseluruhan ada batasnya, ada Undang-undangnya. Paling tidak maksimal 70 persen itu,” ungkap Bima Arya di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6).

“Kedua, pulau itu atau lahan itu bisa saja disewakan, tapi ada aturannya seperti tadi proporsinya itu,” tambahnya.

Bima mengatakan, akan melakukan pengecekan terhadap wilayah-wilayah yang perlu dijaga. Termasuk status kepemilikannya.

“Dan pada intinya kita akan menginventarisir hal-hal atau wilayah-wilayah yang memang harus tetap kita jaga, regulasinya dan juga kepemilikannya,” ungkap dia.

Tanggapan KKP

Terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tidak ada regulasi yang diatur di Indonesia mengenai penjualan pulau. KKP siap bekerja sama dengan Komdigi untuk mengantisipasi iklan penjualan pulau dan publikasi profiling pulau-pulau kecil di Indonesia melalui situs resmi.

“Yang diperbolehkan adalah terkait pemanfaatannya untuk kegiatan tertentu, hak atas tanahnya, serta investasinya. Itu pun dengan syarat-syarat ketat," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangan resmi, Sabtu (21/6).

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, penyewaan pulau kecil, terutama yang luasnya di bawah 100 km2, memerlukan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak yang ingin menyewa, seperti surat izin pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk penanaman modal asing.