Tingkatkan Daya Beli, Mendagri Pacu 3 Wilayah Papua Genjot Realisasi APBD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk menggenjot realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, realisasi tersebut diyakini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

“Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan salah [satu] komponen utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBD di tiga provinsi tersebut tampak beragam. Realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah diketahui sebesar 55,61 persen, sedangkan Provinsi Papua Selatan sebesar 42,19 persen, dan Papua Pegunungan sebesar 31,58 persen.

Sementara itu, terkait realisasi belanja, capaian di tiga provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 38,52 persen. Provinsi Papua Pegunungan diketahui telah merealisasikan belanja sebesar 33,96 persen, Papua Selatan sebesar 29,30 persen, dan Papua Tengah sebesar 28,33 persen.

“Mohon untuk daerah-daerah yang rendah belanjanya ini cepat dorong supaya ada perputaran uang di daerah masing-masing. Belanja pemerintah selain membuat perputaran uang juga untuk mendorong supaya yang swastanya hidup gitu,” ujar Mendagri Tito.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan dirinya beserta jajaran sengaja menggelar rapat bersama ketiga provinsi tersebut untuk mengatasi sejumlah persoalan. Di antaranya pengendalian inflasi di tiga provinsi tersebut, peningkatan realisasi pendapatan dan belanja, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Ia mewanti-wanti ketiga provinsi tersebut, khususnya Papua Tengah, agar menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di lain pihak, Mendagri mendorong agar daerah di tiga provinsi tersebut melakukan diversifikasi pangan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai akan mampu menekan kenaikan harga di bidang pangan, khususnya beras. “Kalau bisa didorong [gerakan] diversifikasi pangan ini menggunakan pangan lokal,” tandasnya.