Tokoh Muslim India Serukan Pemerintah Suarakan Setop Genosida Gaza, Ingatkan Sejarah Dukungan

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI— Para pemimpin organisasi-organisasi Islam utama di India pada Senin (29/7/2025) menyuarakan dukungan mereka terhadap Gaza dan menyerukan kepada pemerintah India untuk berdiri teguh bersama Gaza dan rakyat Palestina.

Para pemimpin organisasi Islam juga mengingatkan India memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina bahkan sebelum kemerdekaan. Pemerintah India harus mengikuti kebijakan negara yang telah lama ada ini.

Pernyataan tersebut disampikan ara pemimpin Muslim India dalam konferensi pers mendukung Palestina di Indian Press Club di New Delhi, Senin (29/7/2025), dikutip dari Aljazeera.

Konferensi pers ini dihadiri Ketua Jamaat-e-Islami Saadatullah Al-Husseini, Presiden Jamaat Ahl-e-Hadits Ali Asghar Imam Mahdi Salafi, dan ulama Syiah terkemuka Sheikh Mohsin Taqwa.

Hadir pula Ketua All India Muslim Consultative Council sekaligus mantan Ketua Komisi Minoritas Dr Zafarul Islam Khan, dan Presiden Persatuan Pelajar Muslim dan perwakilan dari Ulema Society of India (USI).

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di New Delhi dan dihadiri oleh para pemimpin Muslim itu, Presiden Jamaat-e-Islami India, Saadallah Al-Husseini, menyerukan kepada pemerintah India untuk memenuhi kewajiban kemanusiaannya dan berdiri teguh bersama rakyat Palestina yang tertindas serta menyuarakan suaranya untuk membantu mereka.

Dr Zafarul Islam Khan, salah satu advokat terkemuka di India untuk perjuangan Palestina, mengatakan hukum internasional yang membutuhkan waktu satu setengah abad untuk berkembang, sedang dihancurkan oleh Israel dan para pendukungnya di Barat, terutama AS dan Inggris.

BACA JUGA: Saat Pejuang Berjuang dan Rakyat Gaza Dibantai, Abbas Sibuk Bahas Kekuasaan, Hamas Meradang

Hal ini terjadi meskipun fakta bahwa terdapat 140 negara mendukung Palestina di Majelis Umum PBB dan menuntut agar Israel menghentikan genosida dan agresi serta mengakhiri pendudukan.

Penghancuran hukum internasional itu juga terjadi meskipun Mahkamah Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.