Profil Bupati Pati Sudewo di balik kontroversi kenaikan pajak 250%

Jakarta (ANTARA) - Bupati Pati, Jawa Tengah yaitu Sudewo saat ini sedang menjadi perbincangan publik. Setelah mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kenaikan pajak tersebut dinilai sangat drastis, dengan persentase mencapai 250 persen, sehingga memicu gelombang reaksi dari masyarakat. Kebijakan tersebut memantik kemarahan warga karena dianggap memberatkan, terutama bagi kalangan masyarakat kecil yang merasa beban pajak tersebut terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka.

Sudewo sendiri menjelaskan bahwa langkah menaikkan pajak ini dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah Pati. Ia menekankan bahwa dana dari pajak tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk renovasi dan peningkatan layanan di RSUD RAA Soewondo.

Namun, pernyataan tersebut tidak mampu meredam kekecewaan masyarakat. Sebaliknya, keputusan ini memicu gelombang protes baik di media sosial maupun dalam aksi langsung, di mana akun resmi Bupati Pati dipenuhi kritik tajam dari warganet yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Sudewo, sosok Bupati Pati yang kini menjadi bahan perbincangan hangat? Berikut profil lengkapnya yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Baca juga: Mahasiswa KKN UGM dan IPB di Pati diminta kawal program pendidikan

Profil Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia resmi menjabat sebagai Bupati Pati sejak 20 Februari 2025. Riwayat pendidikannya dimulai di SMAN 1 Pati, lalu melanjutkan ke Universitas Sebelas Maret (UNS) dan lulus dengan gelar Sarjana Teknik Sipil pada 1991.

Setelah meraih gelar sarjana, Sudewo melanjutkan pendidikan magister di Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 1993 dengan mengambil jurusan Teknik Pembangunan. Usai menyelesaikan studinya, ia memulai karier di dunia konstruksi, bekerja di PT Jaya Construction selama 1993-1994.

Tak lama setelah itu, Sudewo memutuskan masuk ke sektor pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994-1995. Namanya mulai dikenal ketika terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali pada 1995-1996.

Berkat kinerja-nya, pada tahun 1996-1997 ia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di proyek tersebut. Pada tahun yang sama, ia dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur dan resmi menjadi PNS hingga 1999. Setelahnya, ia mendapat tugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar dari 1999 hingga 2006.

Baca juga: 194 mahasiswa berprestasi di Pati peroleh beasiswa

Pada 2002, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono, namun gagal terpilih karena kalah dalam perolehan suara. Kekalahan tersebut tidak membuatnya mundur dari dunia politik. Sebaliknya, ia justru semakin aktif dan dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra pada 2019.

Karir politiknya terus menanjak, bahkan ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009-2013 dan kembali terpilih di periode 2019-2024. Sudewo dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Puncaknya, pada 2025, Sudewo berhasil menduduki kursi Bupati Pati untuk periode 2025-2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Namun, kebijakan terbarunya mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu reaksi keras dari masyarakat.

Kenaikan pajak yang dinilai sangat membebani warga kecil tersebut disebutnya sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya demi percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Meski menuai gelombang protes baik di media sosial maupun aksi demonstrasi, Sudewo tetap bersikukuh dengan keputusannya. Bahkan, ia dengan tegas menyatakan siap menghadapi 50 ribu demonstran yang menentang kebijakan ini.

Mengutip informasi dari Humas Kabupaten Pati, kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen ini diambil setelah 14 tahun tidak ada penyesuaian tarif, sehingga dianggap sebagai langkah yang perlu diambil untuk mendukung pembangunan daerah.

Baca juga: Mendes siap bantu carikan negara tujuan ekspor nila salin Pati

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.