Timwas DPR soal BPKH Limited Gagal Urus Konsumsi Jemaah Haji: Tak Bisa Coba-coba

Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Timwas Haji DPR

Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan keprihatinan atas buruknya pelayanan konsumsi jemaah haji Indonesia usai puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menurutnya, persoalan ini menjadi salah satu catatan serius yang harus segera dievaluasi, terutama menyangkut tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang lembaga di bawahnya, BPKH Limited, mengurus konsumsi jemaah haji Indonesia usai puncak haji.

“Pasca-Armuzna, jemaah kita yang sudah lelah justru menghadapi masalah baru: Makanan tidak datang tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali. Yang diterima pun dalam kondisi sangat minimalis,” ungkap Abdul Fikri di Arab Saudi, dikutip Kamis (12/6/2025).

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyebut bahwa BPKH Limited, yang tahun ini diberikan peran sebagai penyedia layanan konsumsi pasca-Armuzna, justru menciptakan persoalan baru bagi jemaah.

Sebelumnya, seluruh layanan konsumsi dikelola oleh delapan syarikah dari Arab Saudi. Saat dialihkan ke BPKH Limited, dua dapur katering justru mengalami kegagalan produksi.

“Banyak jemaah akhirnya hanya mendapat ganti berupa uang riyal. Kondisi ini tentu membuat jemaah semakin emosi karena kelelahan yang mereka alami tidak diimbangi dengan pelayanan konsumsi yang layak,” kata politisi PKS ini.

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Menurut Abdul Fikri, penanganan konsumsi haji tidak bisa dilakukan secara amatiran. Ia meminta BPKH Limited menjadikan pengalaman tahun ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem layanan yang profesional di masa mendatang.

“Kita berharap BPKH benar-benar memperbaiki diri. Mengurus jemaah haji itu harus profesional, tidak bisa coba-coba. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pokok setelah ibadah puncak,” tegasnya.

Dapur Gagal Produksi

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, Timwas Haji menemukan ada 2 dari 15 dapur katering yang gagal produksi. Dampaknya, ada 10.000 jemaah tidak dapat konsumsi.

"Yang makanan ini, saya lihat BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur. Namun dari 15 dapur ini, ada dua dapur yang gagal mengirim. Sehingga, dari target 20.000 paket makanan, hanya 10.000 yang berhasil diproduksi," ungkap anggota Timwas Haji DPR Satori di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6).

Dalam penyediaan makanan fresh meal pada Selasa (10/6) dan Rabu (11/6), BPKH Limited menggandeng 15 dapur di Makkah. Namun, dua dapur mengalami kegagalan produksi.

Dari target 20.000 paket makanan per dapur, masing-masing hanya dapat mendistribusikan 10.000 paket. Akibatnya, sekitar 20.000 jemaah haji tidak mendapatkan makanan sesuai jadwal. Sebagai langkah korektif, telah dipesan nasi bukhari dan makanan siap saji (RTE) sebagai pengganti.

Respons Menag

Menag Nasaruddin Umar saat konpers di Daker Makkah. Foto: MCH 2025

Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah mendengar kabar gagalnya distribusi katering kepada jemaah usai puncak haji. Nasaruddin menyebut ada keterlambatan distribusi.

“Memang kemarin ada keterlambatan pengiriman makanan karena ada kasus tertentu dan kami sudah antisipasi dengan cara kita, yang tidak dapat makanan kita kasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin di Daker Makkah, Rabu (11/6).

Jemaah haji pada fase menjelang Armuzna dan setelah Armuzna pada 14 Zulhijah 1446 dilayani oleh BPKH Limited. Setelah itu, kembali dilayani oleh syarikah.

Sampai saat ini, belum ada komentar dari BPKH maupun dari BPKH Limited sebagai penanggung jawab katering jemaah haji di masa usai Armuzna.