Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan meninjau ruang fiskal dalam APBN 2026 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait gaji PNS tahun depan.
“Untuk kebijakan PNS, formasi nanti koordinasi dengan MenPANRB, tahun ini sudah ada penerimaan, kami tergantung kebutuhan K/L dan Pemda, untuk gaji kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan topik-topik yang tidak disampaikan Prabowo dalam pidatonya menunjukkan terkait kenaikan gaji memang tidak ada.
“Berarti yang tidak disampaikan di situ (pidato), ya enggak ada,” ujar Prasetyo di DPR RI, Jumat (15/8).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp 757,8 triliun dalam RAPBN 2026, yang disebutnya sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
Total anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar mencakup 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
"Gaji guru, penguatan kompetensi guru dan dosen dialokasikan Rp 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan guru ASN daerah disiapkan secara memadai," ujar Prabowo.
Anggaran ini juga akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
“Gaji guru, penguatan kompetensi guru dan dosen dialokasikan Rp 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” ungkap Prabowo.