REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan menggelontorkan sebanyak Rp 757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026. Angka tersebut merupakan alokasi sebesar 20 persen dari anggaran belanja dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 3.786,5 triliun.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan, angka tersebut dibagi dalam tiga pos. yakni untuk siswa/mahasiswa, untuk guru/dosen/tenaga kependidikan, dan untuk sekolah/kampus.
“Anggaran yang diterima murid, siswa dan mahasiswa, Rp 401,5 triliun dalam bentuk, mulai dari beasiswa bidik misi, LPDP, pengiriman kartu Program Indonesia Pintar (PIP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Perinciannya, anggaran yang dialokasikan untuk bidikmisi/KIP kuliah sebesar Rp 17,2 triliun dan beasiswa LPDP Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa. Lalu PIP sebesar Rp 15,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 21,1 juta siswa. Serta alokasi untuk MBG sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta orang dan untuk 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
“Untuk benefit diterima guru/dosen/tenaga kependidikan yaitu Rp 178,7 triliun,” lanjutnya.
Perinciannya, untuk tunjangan profesi guru (TPG) non pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 19,2 triliun untuk 754.747 guru. TPG ASND (ASN daerah) sebesar Rp 68,7 triliun dengan jumlah penerima manfaat 1,6 juta guru. Lalu alokasi untuk pengembangan profesional guru/teacher professional development (TPD) non PNS sebesar Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen, serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik ialan mencapai Rp 82,9 triliun.
“Yang ketiga, sarana prasarana sekolah dan kampus sebanyak Rp 150 triliun, diantaranya rehabilitasi sekolah dalam hal ini sekolah rakyat ada anggarannya tahun depan mencapai Rp 24,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Anggaran hampir Rp 25 triliun tersebut meliputi alokasi untuk pembangunan barus di 200 lokasi sebesar Rp 20 triliun dan operasional di 200 lokasi sebesar Rp 4,9 triliun. Kemudian, bantuan operasional sekolah (BOS) dianggarkan Rp 64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD sebesar Rp 5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa.
Sebanyak Rp 22,5 triliun dialokasikan untuk renovasi untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah. Lalu untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dianggarkan sebanyak Rp 9,4 triliun untuk 201 PTN/lembaga.
“Mengenai sekolah unggulan, ada anggaran Rp 3 triliun. Pembangunan sekolah unggul Garuda ada di sembilan lokasi,” ujarnya.