Kripto Kian Digandrungi, OJK Matangkan Identitas Tunggal Investor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mematangkan rencana pembuatan Single Investor Identification (SID) atau identitas tunggal bagi investor agar ekosistem kripto lebih terpantau, aman, dan transparan. SID dinilai penting mengingat investasi kripto semakin digandrungi masyarakat Indonesia dengan jumlah investor maupun nilai transaksi yang terbilang besar.

Berdasarkan data OJK, jumlah investor aset kripto hingga Juni 2025 telah mencapai 15,85 juta pengguna. Lonjakan minat ini juga tercermin dari nilai transaksi yang menembus Rp224,11 triliun pada semester I 2025. Adapun jumlah aset kripto yang tercatat dalam daftar aset legal per Juli 2025 telah mencapai 1.181 jenis koin.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebutkan saat ini tercatat 20 pedagang aset kripto yang sudah berizin penuh OJK. “Saat ini masih ada 10 calon pedagang aset keuangan digital yang sedang kami proses perizinannya, termasuk entitas-entitas yang sebelumnya berada di bawah Bappebti,” ujar Hasan dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, sudah ada tiga entitas yang berizin sebagai bursa, kliring, dan kustodian aset kripto serta satu lembaga penyimpanan aset digital. “Keputusan final terhadap entitas yang masih dalam pipeline akan segera kami lakukan,” tambah Hasan.

Seiring pesatnya pertumbuhan pasar kripto, OJK menilai SID sangat dibutuhkan agar setiap investor kripto memiliki satu nomor identitas tunggal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, menjelaskan bahwa SID penting baik dari sisi kebutuhan maupun kepatuhan. “Dengan SID, setiap pengguna atau investor akan memiliki satu nomor identifikasi yang sama,“ katanya.

Ia menambahkan, SID juga akan memudahkan penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta mendukung efisiensi proses KYC (Know Your Customer). Ke depan, pelaku usaha tidak perlu melakukan KYC berulang-ulang jika investor sudah memiliki SID, seperti yang berlaku di pasar modal.

Meski begitu, Djoko mengakui implementasi SID kripto membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari pembersihan (cleansing) dan penyeragaman data antar-pedagang hingga kesiapan infrastruktur teknologi. OJK telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk mengkaji kesiapan tersebut.

Menurut Djoko, SID kini sudah masuk pipeline kebijakan OJK dan tengah dibahas secara intensif agar dapat diterapkan secara bertahap. “Memang tidak bisa langsung satu tahap, perlu beberapa stage, mulai dari cleansing, penyeragaman data, dan penyusunan infrastruktur,” ujarnya.

Dengan adanya SID, pemerintah berharap pertumbuhan pesat industri kripto dapat tetap sejalan dengan tata kelola yang kuat dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

“Pada intinya, SID ini memang sudah ada dalam pipeline kami. Dan langkah awal pun sudah kami lakukan, termasuk diskusi-diskusi dengan berbagai pihak. Insya Allah nanti akan terus kami lakukan secara intensif,” kata Djoko.