Harga Beras Naik Rp 5.000 Meski Stok Melimpah, Pengamat: Mafia Pangan Bermain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Pangan sekaligus Koordinasi Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI) Debi Syahputra, mengecam keras praktik manipulasi harga beras yang dilakukan produsen besar. Di saat stok nasional mencapai 4,2 juta ton yang seharusnya menciptakan stabilitas harga, beras justru dijual hingga Rp 17.000/kg. Padahal, harga wajar di tingkat produsen hanya Rp 12.000/kilogram.

“Ini bukan persoalan stok atau produksi. Ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!” kata Debi, Jumat (15/8/2025).

Para pendukung produsen besar itu, menurut Debi justru beramai-ramai bersuara keras, mulai dari menentang istilah beras oplosan, mempersoalkan HPP beras yang tinggi, hingga menuding Bulog menyerap habis pasokan beras. Padahal, data lapangan menunjukkan harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sudah mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi.

Namun faktanya, produsen besar tetap menjaga harga tinggi dengan membeli gabah di atas harga pasar untuk mematikan penggilingan kecil dan menengah.

Debi juga mengamini pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa struktur industri penggilingan padi saat ini timpang. Produksi padi nasional hanya sekitar 65 juta ton gabah kering panen.

Sementara itu, terdapat 161.000 penggilingan kecil dengan kapasitas total 116 juta ton per tahun, banyak kapasitas yang tak terpakai (idle). Kondisi ini semakin parah sejak 15–20 tahun terakhir ketika ribuan penggilingan besar masuk dengan kapasitas tambahan sekitar 50 juta ton, merebut bahan baku dari penggilingan kecil.

“Mereka sanggup membeli gabah Rp 7.000, sementara penggilingan kecil hanya Rp 6.500–Rp6.700. Akibatnya, ekonomi kecil terganggu, harga beras melonjak, dan rakyat jadi korban,” katanya.

Debi menambahkan fenomena pasar juga menunjukkan, setelah beras premium dikurangi di ritel modern, penjualan di pasar tradisional justru meningkat.

“Ini bukti, jika distribusi adil dan mafia ditekan, harga bisa kembali normal. Pasar rakyat yang diuntungkan, bukan kartel,” kata dia.

Debi menuntut tindakan tegas dari pemerintah menggunakan UU Perdagangan untuk menghukum penimbun dan penipu harga pangan. “Afiliasi mereka boleh membela, tapi rakyat sudah tahu permainan ini. Jangan beri ruang bagi mafia menguasai beras, hajat hidup orang banyak,” ucap Debi.

Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR–DPR tanggal 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pangan.

“Sungguh aneh, negara memberikan subsidi berupa pupuk, alat pertanian, bahkan beras, tapi harga pangan tetap mahal dan tidak terjangkau sebagian rakyat,” katanya.

Lebih tegas lagi, Presiden menegaskan, Usaha-usaha penggilingan beras skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah.

“Kalau mereka tidak bisa bertindak adil, jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Kalau tidak, silakan pindah ke bidang lain,” katanya.

Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pangan rakyat dan penegasan bahwa bisnis di sektor vital tidak boleh dikuasai oleh segelintir pemain besar yang mengeksploitasi posisi mereka untuk kepentingan pribadi.