Sri Mulyani Sebut Polri Punya Tanggung Jawab Ikut Memastikan Kesehatan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan keberhasilan pelaksanaan APBN sebagai alat pembangunan. Hal ini disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 di Jakarta pada Kamis (19/6).

“Saya mungkin termasuk menteri yang rajin hadir di forum ini untuk menunjukkan betapa pentingnya Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara dan menjaga masyarakat, serta perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Jumat (20/6).

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme. Menurutnya, situasi tersebut membuat negara seperti Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

“Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyoroti pentingnya APBN sebagai shock absorber dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Untuk itu, seluruh elemen di APBN harus tetap sehat saat menghadapi jalan terjal dalam ekonomi.

“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan melalui program-program unggulan seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Peran Polri menjadi penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Menkeu atas kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai, serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak.

“Peranan Kepolisian sangat penting untuk masyarakat, untuk ekonomi, dan bagi kami sebagai Kementerian Keuangan. Sinergi Polri dengan Kementerian Keuangan terus terjalin baik. Kami akan terus akan mengajak bekerja sama, bekerja untuk menjaga Indonesia dan menjaga masyarakat Indonesia,” pungkasnya.