Serah Terima Dokumen Lahan Dapur BGN Aceh, Kolonel Wahyu: Tender Cepat Dimulai Agustus Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menerima kunjungan rombongan kepala daerah dari Provinsi Aceh dalam agenda serah terima dokumen lahan bersertifikat untuk pembangunan Dapur BGN.

Hadir dalam rombongan tersebut, Bupati Aceh Barat Tarmidzi dan Wali Kota Subulussalam M Rasyid Bancin, yang mewakili 20 kabupaten/kota se-Aceh yang telah menyelesaikan pengumpulan data dan penyerahan lahan.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh perwakilan dari BGN, Kolonel Wahyu Widisetyanta. Dalam sambutannya, Kolonel Wahyu menyatakan bahwa proses tender cepat untuk pembangunan Dapur BGN akan dimulai dalam bulan Agustus 2025.

“Ini adalah langkah konkret dan sinyal kuat bahwa Pemerintah Daerah Aceh siap mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan gizi merata untuk seluruh anak bangsa,” ujarnya dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Turut hadir dalam pertemuan ini Koordinator Pelaksana Pengumpulan Data Wilayah Aceh, yaitu Amri dan Muzakir, yang selama ini menjadi penghubung teknis antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyukseskan pendataan lahan.

BGN mencatat bahwa hingga saat ini, 20 kabupaten/kota di Aceh telah menyerahkan dokumen lahan bersertifikat, sementara empat wilayah lainnya masih belum memberikan dukungan yang diperlukan, yakni:

1. Aceh Tamiang

2. Bener Meriah

3. Gayo Lues

4. Aceh Besar

Berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, disampaikan bahwa akan ada evaluasi serius terhadap kepala daerah yang tidak mendukung pelaksanaan program prioritas nasional ini.

BACA JUGA: Pengibaran Bendera One Piece, Badan Siber Ansor: Silakan tapi Jangan Sampai…

Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah untuk aktif dan responsif, demi memastikan pemerataan pembangunan dan akses gizi yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Program Dapur BGN merupakan bagian dari kebijakan Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, dan mendorong pembangunan manusia yang unggul, terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan rawan pangan.