Sekitar 100 Pekerja Pariwisata di Bali Kena PHK Imbas Pemerintah Efisiensi

Kadisnaker ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan di Gedung DPRD, Selasa (10/6). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Sekitar 100 pekerja pariwisata di Bali mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) imbas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Para pekerja sebagian besar bekerja di sektor hotel dan restoran.

"Kalau data yang tercatat kemarin diskusi dengan (Disnaker Kabupaten) Badung menyampaikan ada kurang lebih sekitar 100 sekian kena PKH di tahun 2025," kata Kadisnaker ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan di Gedung DPRD, Selasa (10/6).

Pria yang akrab disapa Gus Iwan ini menduga masih banyak jumlah pekerja kena PHK yang tak tercatat atau dilaporkan ke disnaker kabupaten/kota setempat.

Suasana H-1 Hari Raya Nyepi da H-3 Lebaran 2025 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (28/3/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Dia menilai PHK ini sebuah anomali karena tingkat kunjungan turis ke Bali tinggi. Menurutnya, ekonomi global yang tak menentu membuat pelaku usaha berhati-hati mengambil keputusan.

"Di Bali ketika ada PHK satu saja itu masalah karena pariwisata sedang menggeliat naik, okupansi juga cukup tinggi kalau sampai ada PHK menjadi sebuah anomali. Tetapi yang tercatat memang baru di 100 sekian," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah kasus PHK sudah mencapai 26.455 kasus per Selasa (20/5). Pemerintah tengah menyusun Satgas PHK memigitasi fenomena PHK ini.