Puan: Jangan Hanya Tampil di Baliho dan Berpidato, tapi Turun ke Sawah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat. Ia menilai, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan.

Puan mengatakan, kekuasaan adalah soal bagaimana kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat. Kekuasaan adalah alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia menegaskan, negara harus selalu hadir di tengah rakyat dengan segala sumber daya yang dimiliki. "Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial," kata Puan saat pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).

Ketua DPP PDIP itu menilai, hal itu merupakan mandat utama bagi para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ia menilai, para pemegang kekuasaan perlu benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat.

"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa sangat lama," ujar Puan.

Namun, para pemangku kekuasaan dinilai kerap kali harus memakan waktu yang lama untuk mencari solusi atas persoalan rakyat. Bahkan, harus memakan waktu sampai berbulan-bulan, sehingga rakyat harus menunggu.

"Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat," kata Puan.