Pekerja memanggul karung berisi beras di gudang Perum Bulog Umbul Tengah, Kota Serang, Banten, Rabu (11/12/2024). Perum Bulog memastikan persediaan beras secara nasional masih dalam kondisi aman dengan jumlah sebanyak dua juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog merespons isu stok beras nasional yang melimpah namun harga di pasar tetap tinggi. Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini berada di tangan pelaku usaha swasta.
"Porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar empat juta ton atau setara delapan persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton," ujar Rizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Rizal menyampaikan keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga. Dengan porsi hanya delapan persen, ucap Rizal, ruang gerak intervensi pemerintah menjadi terbatas.
"Namun Bulog memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat," lanjut Rizal.
Meski Bulogo hanya menguasai sekitar delapan persen dari produksi nasional, ucap Rizal, Bulog adalah badan usaha dengan pemilik stok beras terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya. Dengan begitu, Rizal meyakini Bulog dapat berperan melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.
Hingga pertengahan Agustus 2025, sambung dia, Bulog telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern. Rizal menyebut upaya ini dilakukan secara masif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.
"Bulog juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi," kata Rizal.
Dengan langkah-langkah ini, Rizal sampaikan, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat kestabilan harga tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok nasional, tetapi juga oleh distribusi penguasaan stok dan dinamika pasar yang melibatkan banyak pihak.