Populer: Revisi Aturan Garis Kemiskinan; Belanda Ambil Kekayaan RI Rp 504 Ribu T

Seorang pemuda berjalan di atas puing-puing perahu kayu dengan latar gedung di Jakarta Utara, Indonesia. Foto: REUTERS/Beawiharta

Kabar mengenai pemerintah yang tengah menyusun ulang metode penghitungan kemiskinan dan memperbarui garis kemiskinan nasional yang sudah digunakan sejak 1998 menjadi salah satu berita populer sepanjang Rabu (11/6).

Selain itu, terdapat kabar Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal kekayaan Indonesia yang lepas selama masa penjajahan Belanda. Berikut ringkasannya:

Pemerintah Revisi Aturan Garis Kemiskinan

Revisi garis kemiskinan nasional tersebut dinilai mendesak karena standar lama dianggap tidak lagi mencerminkan realitas hidup masyarakat dan terlalu rendah untuk ukuran negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory, menilai pemerintah perlu segera memperbarui metode penghitungan kemiskinan karena beberapa alasan penting.

Pertama, garis kemiskinan nasional saat ini hanya sedikit di atas ambang batas kemiskinan ekstrem internasional, yang umumnya digunakan oleh negara-negara berpendapatan rendah.

Kedua, standar hidup masyarakat telah mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1998, namun metode perhitungan di Indonesia belum ikut disesuaikan. Ketiga, negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa seperti Malaysia dan Vietnam sudah lebih dulu melakukan pembaruan.

Keempat, jika data kemiskinan tidak mencerminkan kondisi riil, kebijakan berbasis data tersebut bisa salah arah. Kelima, ketidaksesuaian antara data dan realitas di lapangan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap data resmi dan pemerintah.

“Revisi garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia baru-baru ini dari USD 2.15 ke USD 3 juga disebabkan karena 70 persen negara acuan melakukan perubahan garis kemiskinan menjadi lebih tinggi. Semakin sejahtera aspirasi masyarakat akan kemiskinan meningkat, pola konsumsi juga meningkat,” kata Arief kepada kumparan, dikutip Kamis (12/6).

Meski pembaruan ini dilakukan di tengah perubahan besar yang juga dilakukan Bank Dunia, pemerintah tidak serta-merta mengikuti standar internasional tersebut. Revisi ini sepenuhnya disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan dalam negeri, meskipun perbandingan dengan standar internasional tetap digunakan sebagai acuan pembanding.

Belanda Ambil Kekayaan RI Rp 504.000 Triliun

Presiden Prabowo Subianto meninjau berbagai stan saat menghadiri pameran Indo Defence Expo dan Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Ketika menghadiri Indo Defence Forum 2025, Presiden Prabowo mengatakan dalam riset yang baru dipublikasikan beberapa waktu lalu, selama Indonesia dijajah Belanda, kekayaan yang diambil jumlahnya sangat fantastis apabila diukur dengan kurs saat ini.

Katanya, Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia senilai dengan uang sekarang senilai USD 31 triliun. Prabowo mengungkapkan, saat ini, Produk Domestik Bruto Indonesia adalah USD 1,5 triliun.

Menurutnya, kekayaan yang diambil itu sama dengan 18 kali gross domestic product (GDP) saat ini atau 140 APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) saat ini. APBN Indonesia tahun 2025 berjumlah Rp 3.621 triliun.

“Selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia,” ujar Prabowo dalam forum tersebut yang digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta, dikutip Kamis (12/6).

Lebih lanjut, Prabowo lantas mengungkapkan kalau Indonesia saat ini bisa menjaga kekayaan di dalamnya. Menurutnya, Indonesia akan menjadi negara dengan GDP tertinggi di dunia.