REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Bupati Pati Sudewo mengklarifikasi pernyataannya yang "menantang" warganya menggelar demonstrasi untuk menolak keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Sudewo sempat menyampaikan meski didemo 50 ribu orang, dia tak akan mengubah keputusannya.
"Saya minta maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya: (Demo) 5.000 (orang) silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat," kata Sudewo dalam video yang dirilis Pemkab Pati, Kamis (7/8/2025).
Sudewo menekankan, dia sama sekali tidak memiliki maksud untuk menantang rakyat. "Mosok rakyatku ta tantang?" ujarnya.
"Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu," tambah Sudewo.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi memerintahkan Sudewo segera membuka dialog dengan warganya. Hal itu terkait penolakan masyarakat Pati atas naiknya PBB-P2 hingga 250 persen dan rencana mereka menggelar demonstrasi untuk menentang kebijakan tersebut.
"Harus dibuka keran komunikasi. Saya sudah sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan komplain publik di wilayahnya. Itu untuk menjaga kondusivitas," kata Luthfi di Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, saat merespons pertanyaan media terkait polemik dinaikannya PBB-P2 hingga 250 persen oleh Bupati Pati, Kamis (7/8/2025).
Menurut Luthfi, proses sosialisasi dan komunikasi harus dilakukan Bupati Pati, khususnya dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. "Kita gandeng bersama-sama, tidak usah terjadi adanya demo-demo yang sifatnya nanti justru merugikan persatuan dan kesatuan wilayah Pati khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya," ucapnya.
Sementara terkait keputusan Bupati Pati menaikkan PBB-P2 tahun 2025 hingga 250 persen, Luthfi mengingatkan kenaikan pajak tersebut tidak boleh membebani masyarakat. "Tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan," ujar Luthfi.
Menurut Luthfi, langkah Sudewo menaikkan PBB-P2 juga minim sosialisasi. Hal itu yang kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Bupati Pati sudah saya lakukan koordinasi, kemudian sudah saya perintahkan juga, karena (isu) ini sudah menjadi trending topic," ucapnya.
Keputusan Bupati Pati Sudewo menaikkan PBB-P2 tahun 2025 hingga 250 persen telah menulai penolakan dari warga di daerahnya. Sudewo beralasan, keputusan terkait PBB-P2 itu diambil karena pajak tersebut sudah tidak mengalami kenaikan selama 14 tahun terakhir.
Sudewo mengatakan keputusannya menaikkan pajak sudah bulat. Dia bahkan menantang warganya untuk menggelar demonstrasi jika memang tak setuju dengan kebijakannya. Sudewo menyatakan tidak akan gentar meski didemo 50 ribu orang.
Pernyataan Sudewo telah memantik kegusaran masyarakat Pati. Mereka berencana menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang.