Pemerintah Tarik Utang Rp 349,3 Triliun per Mei 2025, Ini Kata Wamenkeu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menarik pembiayaan utang sebesar Rp 349,3 triliun hingga 31 Mei 2025 atau setara 45 persen dari target APBN sebesar Rp 775,9 triliun. Sementara itu, pembiayaan nonutang tercatat sebesar Rp 24,5 triliun, sehingga realisasi total pembiayaan anggaran mencapai Rp 324,8 triliun atau 52,7 persen dari target APBN sebesar Rp 616,2 triliun.

“Pembiayaan nonutang saya rasa perlu digarisbawahi tidak menambah utang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Thomas menjelaskan, kinerja realisasi tersebut mencerminkan strategi pembiayaan fiskal dijalankan secara fleksibel dan terukur, mencakup aspek waktu, ukuran, instrumen, maupun campuran kurs. Strategi ini juga diperkuat melalui pelaksanaan prefunding, penguatan cash buffer, dan manajemen kas utang yang berkelanjutan.

Sebagai catatan, APBN mengalami defisit sebesar Rp 21 triliun atau 0,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Mei 2025. Angka ini kembali mencatat defisit setelah sebelumnya mencetak surplus Rp 4,3 triliun.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp 3.005,1 triliun. Nilai ini bertambah Rp 184,8 triliun dari posisi pada April.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp 806,2 triliun (32,4 persen dari target), terdiri atas penerimaan pajak Rp 683,3 triliun (31,2 persen) dan kepabeanan serta cukai Rp 122,9 triliun (40,7 persen). Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 188,7 triliun atau 36,7 persen dari target.

Di sisi belanja, penyaluran anggaran negara mengalami akselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi sebesar Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target belanja Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat tersalurkan sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7 persen dari target, terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 368,5 triliun. Belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 322 triliun atau 35 persen dari target.

Dengan kinerja tersebut, APBN masih mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 192,1 triliun, lebih tinggi dari posisi April yang sebesar Rp 173,9 triliun. Surplus ini menandakan kas negara cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang secara berimbang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja APBN sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk dinamika geopolitik. Ia mencontohkan bahwa kondisi perang bisa memengaruhi pendapatan negara melalui fluktuasi harga komoditas. Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan APBN akan terus dijaga agar tetap menjalankan fungsi countercyclical bagi perekonomian nasional.

sumber : Antara