Anies: Demokrasi-Ekonomi RI Membaik, Tinggal Penegakan Hukum Perlu Diperbaiki

Anies Baswedan menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia hingga penegakan hukum saat pembekalan kepada diaspora Indonesia di Masjid Westall, Melbourne, Australia, Senin (11/8).

Di depan para diaspora itu, Anies menyampaikan pandangannya soal demokrasi yang terjadi di tanah air.

"Politik kita ini rame, walaupun pasar kita ini tidak sempurna, tapi demokrasi dan perekonomian relatif bergerak maju," kata Anies.

“Yang belum bergerak maju adalah rule of law. Ini yang paling lemah. Ini yang paling bermasalah. Mudah-mudahan jadi entry point untuk perbaikan secara serius ke depan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan dampak kelemahan penegakan hukum terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Banyak sekali orang yang tidak mau berinvestasi di Indonesia, atau koreksi, Banyak orang yang tidak mau tanda tangan kontrak investasi di Indonesia. Mau investasi tapi nggak mau tanda tangan di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak yakin bila ada masalah, muncul kepastian hukum,” lanjutnya.

Lebih lanjut Anies mengungkapkan fenomena praktik tanda tangan kontrak di luar negeri. Menurutnya ini adalah bentuk ketidakpercayaan investor dengan kepastian hukum negara kita.

“Tanda tangannya di mana? Di Singapura. Jadi entitasnya yang dapat pajaknya, Singapura. Semuanya masuk dicatat lewat Singapura, baru ke Indonesia,” katanya.

Ia pun berharap pemerintah saat ini serius memberikan perbaikan bertahap dalam sistem hukum Tanah Air.

“Karena kita tidak memberikan kepastian hukum. sekalian kita ngobrol. Ini cerita perkembangan terakhir saja. Mudah-mudahan bertahap pelan-pelan nanti akan bisa ada perbaikan di negeri kita,” katanya.