Pemerintah Siapkan Kebijakan Stimulus Ekonomi untuk Kuartal III 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana melanjutkan program paket stimulus ekonomi pada kuartal III 2025 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah saat ini tengah memfinalisasi sejumlah kebijakan lanjutan dari stimulus yang telah digelontorkan pada Juni–Juli 2025.

“Lagi disusun (paket stimulus), minggu ini kemungkinan akan difinalkan,” kata Haryo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Meski demikian, Haryo belum bisa memerinci bentuk insentif seperti apa yang akan diberikan. Ia menyebut stimulus yang lalu masih dalam tahap evaluasi, sedangkan kebijakan baru yang tengah disusun lebih berfokus pada program-program prioritas.

“Kalau insentif baru atau stimulus baru belum ada, cuma program-program prioritas ini yang perlu didorong, sama government spending yang kemarin masih kurang, ya, masih kurang besar, seperti untuk makan bergizi gratis dan perumahan, termasuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) perumahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menyatakan bahwa paket stimulus ekonomi akan tetap digulirkan pada semester II 2025. Pemerintah masih menunggu masukan dari dunia usaha terkait jenis stimulus yang paling dibutuhkan.

“Paket stimulus akan terus kita lanjutkan. Kami sudah minta dari industri untuk menyampaikan hal-hal yang mereka perlukan,” ujar Airlangga.

Adapun pada kuartal II tahun ini, pemerintah meluncurkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp 24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa libur sekolah.

Stimulus ini mencakup subsidi transportasi, diskon tarif tol, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif sektor ketenagakerjaan.

Beberapa bentuk insentif antara lain diskon 30 persen untuk tiket kereta api, potongan PPN 6 persen untuk tiket pesawat, dan diskon 50 persen untuk angkutan laut. Sementara itu, tarif tol juga didiskon sebesar 20 persen untuk mendukung mobilitas nasional.

Di sektor sosial, pemerintah menyalurkan bantuan senilai Rp 11,93 triliun melalui tambahan manfaat Kartu Sembako dan distribusi beras 10 kilogram kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Di bidang ketenagakerjaan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu disalurkan kepada sekitar 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, termasuk para guru di bawah naungan Kemendikbud dan Kemenag.

Stimulus tersebut kini sedang dalam tahap evaluasi untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan program lanjutan di kuartal III.

sumber : Antara