Pemerintah Rancang Skema Subsidi Energi Terarah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia sedang merumuskan skema subsidi energi yang lebih terarah, termasuk untuk sektor listrik, guna membedakan biaya bagi pelanggan berdasarkan konsumsi daya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

Hartarto menjelaskan bahwa di sektor listrik, pelanggan dengan daya tinggi dikenakan tarif berbeda dibandingkan dengan pelanggan berdaya rendah. Mekanisme serupa juga dapat diterapkan pada sektor energi lainnya.

Subsidi di sektor energi meliputi LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak. Menurut Hartarto, pemerintah sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan digunakan untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran subsidi ke kelompok atas.

Saat ini, subsidi diberikan secara terbuka pada LPG 3 kilogram dan bahan bakar bersubsidi yang bisa dibeli langsung. "Ke depan, kami akan mengeksplorasi mekanisme dan skema yang sedang dibahas di dalam pemerintah," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan Rp203,41 triliun pada anggaran 2025.

Anggaran subsidi energi termasuk dalam alokasi Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial di RAPBN 2026. Program ini akan memprioritaskan peningkatan akurasi pemanfaatan DTSEN, integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan, perluasan akses modal dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

Secara rinci, anggaran untuk perlindungan sosial direncanakan memenuhi kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, program Kartu Sembako sebesar Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta penerima, dan bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp1,2 triliun untuk 140,7 juta peserta.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara