Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah spekulasi yang berkembang bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto bersifat transaksional. Sebab, pemberian amnesti itu berdekatan dengan momen pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi jelang Kongres ke-6 di Bali.
"Enggak, enggak ada transaksional sama sekali, sudahlah. Bahwa Pak Dasco hadir kemarin itu kan prosesnya tidak sat set sat set Pak Dasco datang," kata Said di arena Kongres PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (1/8).
Dia mengatakan politik transaksional bukanlah karakter Megawati dalam memimpin PDIP.
"Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasco datang, ada amnesti, kita hari ini kongres seakan-akan isinya transaksional, jauh dari itu. itu bukan karakter di PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati," tutur dia.
Namun, Said mengaku tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pertemuan Megawati dengan Dasco dan Prasetyo Hadi.
"Kalau inisiatifnya saya belum tahu, karena saya tidak terima langsung, saya minta maaf," tuturnya.
Menurut Said, PDIP sejak awal tidak mengetahui rencana Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto yang divonis 3,5 tahun penjara perkara kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI Harun Masiku.
"Loh kami berjuang mati-matian di pengadilan, kalau kemudian kita tahu sudah lama dapat amnesti, ya kami batuk-batuk aja di pengadilan. jangan begitu lah," tandas Said.
Sebelumnya, Dasco membagikan momen pertemuannya dengan Megawati yang didampingi kedua anaknya yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo melalui akun Instagram-nya.
Pertemuan itu berlangsung di Bali atau sebelum Dasco bersama Menkum Supratman Andi Agtas, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Komisi III DPR, mengumumkan pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari Presiden Prabowo Subianto.
"Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan," tulis Dasco, dikutip Kamis (31/7) malam.