Nusron Wahid Minta Maaf Soal Tanah Nganggur Milik Negara: Itu Tak Pantas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan klarifikasi atas pernyataan soal tanah telantar dan semua tanah milik negara. Dia meminta maaf dan menyadari hal itu tak pantas disampaikannya.

“Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/8).

Nusron mengatakan, maksud pernyataannya itu adalah untuk tanah dengan status hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang kondisinya telantar. Ia menyinggung pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Politisi Golkar itu mengungkapkan, saat ini terdapat jutaan hektare tanah dengan status HGB dan HGU yang kata dia, disebut telantar. Ia menilai, tanah telantar tersebut, bisa lebih optimal untuk digunakan untuk kepentingan negara.

“Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektare, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai,” tambahnya.

Nusron juga menyadari pernyataannya itu tak pantas diucapkan oleh seorang menteri meski niatnya hanya sebatas guyon.

“Kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan sebut, candaan sebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik,” kata Nusron.

“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak mana pun,” tutup dia.