Mensos Buka Suara soal Penyaluran Bansos Gunakan Payment ID

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan Payment ID dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Menurutnya, sistem ini penting untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

"Kita dukung penuh, pokoknya kita ingin pengiriman bansos ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, orangnya tepat, penerimanya tepat. Salah satunya ya lewat digitalisasi (Payment ID)," kata Gus Ipul, usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).

Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank-bank Himbara, dan Bank Indonesia (BI) untuk merancang lebih lanjut mekanisme ini.

"Kita dengan PPATK, kita dengan Bank Himbara mungkin nanti dengan BI itu sedang kita rancang supaya kita bisa mengetahui profil penerima manfaat lebih jauh lewat rekening-rekening mereka," lanjut dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengumumkan akan melakukan uji coba sistem pembayaran Payment ID untuk penyaluran bansos nontunai pada 17 Agustus 2025.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan saat ini Payment ID masih berada pada tahap eksperimentasi, dengan target implementasi penuh pada 2029.

“Proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID secara menyeluruh diperkirakan masih akan membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan. Karena itu, uji coba saat ini difokuskan pada satu use case, yaitu penyaluran bansos non tunai,” ujar Denny kepada kumparan, Senin (28/7).

Dia menegaskan, akses dan penggunaan Payment ID hanya bakal diberikan kepada pihak berwenang yang memiliki kontrak resmi, demi menjamin keamanan transaksi masyarakat.

Selain itu, penggunaan data individu akan berbasis private consent atau persetujuan pemilik data sesuai ketentuan yang berlaku.