Masalah Katering, BPKH Limited Beri Ganti Rugi Rp 3,7 M ke 42 Ribu Jemaah Haji

BPKH Limited memberikan ganti rugi kepada jemaah haji yang tidak dapat jatah makan. Foto: Moh Fajri/kumparan

BPKH Limited — anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia — telah memberikan kompensasi uang kepada jemaah haji yang tidak mendapatkan layanan konsumsi pada 14 dan 15 Zulhijah atau 10 dan 11 Juni 2025.

Hingga 16 Juni 2025, sudah lebih dari 42.000 jemaah telah menerima ganti rugi. Total nilai kompensasi yang telah dibayarkan mencapai lebih dari 862.000 riyal atau sekitar Rp 3,7 miliar.

Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, mengatakan langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dan wujud kepedulian terhadap jemaah haji Indonesia.

“Kompensasi ini bukan sekadar bentuk pemulihan, tetapi juga simbol penghormatan atas hak-hak jemaah. Kami berharap langkah ini menjadi standar yang diteladani oleh seluruh penyedia layanan haji, demi menjaga integritas dan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan,” ujar Sidiq dalam keterangannya di Makkah, Selasa (17/6).

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Jemaah yang tidak mendapatkan sarapan diberi kompensasi 10 riyal. Sedangkan yang tidak dapat makan siang dan malam masing-masing mendapatkan 15 riyal. Kompensasi itu diberikan secara tunai di Makkah. Namun, kalau jemaah sudah pulang ke Indonesia, uang itu ditransfer.

Sidiq memastikan penyaluran kompensasi dilakukan secara transparan dan cepat. Perusahaan juga telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menerapkan sejumlah perbaikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

BPKH Limited juga berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi syarikah (perusahaan swasta) dan penyedia layanan haji lainnya agar turut bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan layanan.

“Kompensasi yang cepat dan tepat merupakan wujud kepekaan serta kepedulian terhadap hak-hak jemaah dalam menjalankan ibadah haji secara khusyuk dan nyaman,” ujar Sidiq.

Kondisi makanan jemaah haji, lauk hanya setengah porsi tidak sesuai standar. Foto: Dok. Istimewa

Pada musim haji 2025 ini, BPKH Limited mendapatkan mandat mengelola berbagai aspek layanan haji, termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Zulhijah, bumbu Nusantara, dan pengelolaan area komersial. Selain itu, BPKH Limited juga mendukung pengadaan lapak kuliner Nusantara dan layanan kargo barang untuk jemaah.

Sidik memastikan BPKH Limited sebagai entitas anak perusahaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berbasis di Arab Saudi, terus berupaya menjaga kepercayaan publik melalui layanan profesional dan berdampak langsung bagi kenyamanan ibadah jemaah haji Indonesia.