Polisi London Tangkap Hampir 500 Warga Pembela Aksi Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Lebih dari 450 orang telah ditangkap di pusat kota London pada demonstrasi terbesar membela kelompok Palestine Action alias Aksi Palestina. Kelompok itu dicap pemerintah Inggris sebagai organisasi teroris setelah mengecat pesawat tempur sebagai protes keterlibatan Inggris dalam genosida di Gaza.

"Parliament Square dan Whitehall aman. Hingga pukul 21.00 malam, 466 orang telah ditangkap karena menunjukkan dukungan untuk Aksi Palestina. Ada delapan penangkapan lagi karena pelanggaran lain termasuk lima penyerangan terhadap petugas,” kepolisian wilayah London mengatakan semalam dilansir the Guardian.

Kepolisian mengatakan total 474 penangkapan tersebut merupakan penangkapan terbanyak yang pernah dilakukan terkait dengan satu operasi setidaknya dalam satu dekade terakhir.

Sebelum acara yang direncanakan di ibu kota, kepolisian mengatakan telah menambah petugas dari pasukan lain untuk membantu membentuk “kehadiran kepolisian yang signifikan”. 

Pada Sabtu sore, ratusan orang berkumpul di Lapangan Parlemen untuk melakukan demonstrasi yang diselenggarakan oleh kelompok kampanye Defend Our Juries, yang mengatakan “sekitar 1.000 pemegang tanda tangan” telah hadir.

Kepolisian London mengatakan diperkirakan 500-600 orang berada di Lapangan Parlemen ketika demonstrasi dimulai, namun “banyak” yang tidak ambil bagian.

“Fakta bahwa jumlah orang yang berisiko ditangkap dan kemungkinan dipenjara yang belum pernah terjadi sebelumnya menunjukkan betapa jijik dan malunya masyarakat terhadap keterlibatan pemerintah kita dalam genosida yang disiarkan langsung, dan seberapa besar kesiapan masyarakat untuk membela kebebasan kuno negara ini,” tulis juru bicara Defend Our Juries mengatakan sebelumnya: 

"Polisi hanya mampu menangkap sebagian kecil dari mereka yang diduga melakukan pelanggaran 'terorisme', dan sebagian besar dari mereka telah diberikan jaminan dan diizinkan pulang. Ini sangat memalukan bagi Yvette Cooper, dan semakin merusak kredibilitas undang-undang yang banyak diolok-olok ini."