Kronologi Pergolakan di Pati Akibat Kebijakan Pajak Mencekik Bupati

Mari memahami bagaimana situasi Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membara sampai hari ini, Rabu (13/8). Semua bermula dari kebijakan Bupati Sadewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.

Berikut kumparan rangkum soal situasi di Pati:

Kenaikan itu tercetus dalam rapat intensifikasi PBB-P2 yang dipimpin Bupati Pati Sudewo dengan para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati, Minggu, 18 Mei 2025.

Tarif tersebut belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.

Hal ini kemudian memicu penolakan dari warga Pati. Mereka bahkan sempat menyambangi Sadewo dalam sejumlah kegiatan. Mempertanyakan, sebenarnya Sadewo ada pihak siapa.

Sadewo menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati (Pengurus Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati) untuk membicarakan soal penyesuaian PBB. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang-lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo, dikutip pada Rabu (6/8).

Bupati Sebut PBB Cuma Rp 29 Miliar

Sudewo juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Rembang hingga Kudus.

"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar Rp 29 miliar, di Kabupaten Jepara Rp 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu Rp 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus Rp 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," tambahnya.

Penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.

"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," ujar politikus Partai Gerindra itu.

5 Agustus 2025: Percikan Kericuhan

Warga Pati adu mulut dengan sekda karena tidak setuju kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.

Ketega...