Kena Imbas Efisiensi, Walkot Yogya Tak Naikkan Pajak tapi Refocusing Anggaran

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan efisiensi anggaran membawa konsekuensi bagi Pemda untuk kerja keras agar mendapatkan suatu pendapatan.

Meski terimbas efisiensi, Hasto mengatakan tak akan menaikkan pajak seperti yang dilakukan di sejumlah daerah lainnya. Sejumlah daerah seperti Pati dan Bone menaikkan PBB untuk menambah pendapatan.

"Tanpa harus menaikkan pajak. Ini saya kira hal yang penting untuk sama-sama kita hayati," kata Hasto di acara Forum Smart City Nasional di Kota Yogyakarta, Rabu (27/8).

Dia mengajak kepala daerah lain berbelanja di Kota Yogyakarta agar meningkatkan pendapatan daerah.

"Karena hari ini pendapatan daerah itu sangat tergantung dari kegiatan perhotelan, pariwisata di Kota Yogyakarta dan sekitarnya," ucapnya.

Saat disinggung soal potensi penurunan besaran transfer pusat ke daerah, Hasto mengaku akan menerapkan kebijakan refocusing seperti di masa Pandemi COVID-19.

"Saya menghadapinya harus refocusing seperti zaman COVID-19. Jadi menghadapinya seperti bergaya seperti ada COVID. Itu kan refocusing, anggaran difokuskan dulu untuk hal yang penting," kata Hasto.

"Jangan menaikkan pajak," tegasnya lagi.

Menurutnya potensi penurunan dana transfer pusat ke Kota Yogyakarta antara 20 sampai 25 persen. "Ya mungkin Rp 250 miliar, kurang lebih," katanya.

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya menyebut pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) jadi sumber utama dalam penerimaan asli daerah (PAD).

"Kalau kita lihat sumber pendapatan dari daerah memang sebagian besar itu dari pajak, jadi kita lihat kontribusi pajak itu sangat tergantung pada karakteristik daerah," kata Bima dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

Bima juga mengungkapkan jumlah penerimaan pajak pun bervariasi tergantung karakteristik daerah.

"Misal pajak kendaraan bermotor (PKB) itu dominan di provinsi-provinsi dengan populasi yang besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, kontribusi terhadap PAD 35-50 persen. Kemudian PBJT, barang jasa tertentu atas jasa perhotelan dan jasa kesenian juga tinggi di kota-kota wisata dan metropolitan contohnya Yogyakarta Medan, kontribusi terhadap PAD 10-25 persen," ujarnya.

"Secara umum PBB adalah yang menjadi andalan atau primadona dari kota kabupaten seluruh Indonesia," sambungnya.