Tentara Israel di dekat kendaraan pengangkut personel lapis baja mereka kembali dari Jalur Gaza menuju Israel, Selasa, 29 Juli 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai seluruh Jalur Gaza tidak sepenuhnya didukung militer. Media Israel melaporkan Kepala Staf Militer Eyal Zamir menentang rencana tersebut.
Namuna Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada Rabu (6/8/2025), bahwa Zamir berhak untuk menyampaikan pandangannya. Tetapi militer pada akhirnya harus melaksanakan setiap keputusan pemerintah terkait Gaza.
"Adalah hak dan kewajiban Kepala Staf untuk menyatakan posisinya di forum yang tepat, dan setelah keputusan dibuat oleh eselon politik, (militer) akan melaksanakannya dengan tekad dan profesionalisme... hingga tujuan perang tercapai," tulis Katz di X dikutip Al-Arabiya.
"Sebagai menteri pertahanan yang bertanggung jawab atas (militer) atas nama pemerintah, saya harus memastikan bahwa keputusan ini dilaksanakan — dan memang akan demikian," tambahnya.
Kepala Staf Zamir belum membuat pernyataan publik mengenai masalah ini. Tetapi dilaporkan menyatakan penentangannya terhadap pendudukan militer penuh dalam pertemuan terbatas antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para petinggi keamanan pada Selasa.