Dirjen Teknodigi: 45% Bansos Salah Sasaran, Rp14 T Bocor karena Data Tak Sinkron

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital (Dirjen Teknodigi) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mirra Tayyiba, mengungkapkan hampir setengah program bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Potensi kerugian akibat salah sasaran tersebut ditaksir mencapai Rp14 triliun.

“Program keluarga harapan itu salah sasaran sebesar 45 persen. Bisa dibayangkan, 45 persen kalau diekuivalenkan nilainya itu sekitar 14 triliun,” ujar Mirra dalam diskusi panel Forum Smart City Nasional di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu (27/8).

Menurut Mirra, permasalahan utama penyaluran bansos terletak pada data yang tidak sinkron antarkementerian dan lembaga. Selama ini, masing-masing instansi masih mengandalkan basis data sendiri.

“Apa dulu masalahnya? Data yang tidak sinkron. Karena satu punya data, satu punya data, lalu pakai data yang mana,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menyiapkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang akan disinkronkan dengan data kependudukan Dukcapil.

“Dengan DTSN, nanti kita bisa tahu orang ini betul eligible atau tidak, betul bisa terima bansos atau tidak. Karena digital akan transparan, jadi sebagai masyarakat dia bisa mengusulkan dirinya mendapatkan bansos. Tetapi kemudian kita cek,” jelas Mirra.

Ia menegaskan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik. Melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah menargetkan penyaluran bansos lebih tepat sasaran serta menekan potensi kebocoran anggaran.