Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah akan menerima audiensi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, Rabu (4/9).
“Kami pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari adik-adik BEM maupun organisasi kemahasiswaan dalam hal permintaan yang DPR harus berkomunikasi dengan pemerintah tadi kami sudah sambungkan dengan pemerintah agar adik-adik BEM ini bisa diterima oleh pihak pemerintah dan akan diterima pada esok hari, demikian,” kata Dasco di Kompleks Parlemen usai dialog dengan BEM dan Organisasi Kemahasiswaan, Selasa (3/9).
Soal siapa yang akan menemui mahasiswa, Dasco menyebut belum mendapat kepastian. Namun ia sudah berkoordinasi dengan Mensesneg Prasetyo Hadi.
“Tadi saya kontak sama Mensesneg, saya belum tahu yang akan terima siapa besok tapi pihak pemerintah (bilang) nanti mereka (BEM SI) dihubungi saya tidak tahu,” katanya.
Saat dialog tadi, mahasiswa BEM SI sempat menuntut agar pimpinan DPR menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait mahasiswa yang masih ditahan oleh polisi.
Mereka yang hadir di DPR hari ini adalah di antaranya Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO).
Dari unsur BEM, hadir pula Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) faksi Kerakyatan, BEM SI faksi Rakyat Bangkit, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara), BEM Perguruan Tinggi Negeri se-Nusantara (BEM PTN se-Nusantara), Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN), serta BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA).
Terkait tuntutan pembebasan mahasiswa, Dasco menegaskan akan berkoordinasi dengan kepolisian.
“Kami akan melihat kasus per kasus apabila memang dapat dikomunikasikan kita akan komunikasikan ini di luar yang melakukan tindakan tindakan anarkis yang memang terbukti,” katanya.
Selain itu, Dasco memastikan reformasi DPR seperti yang tertuang dalam tuntutan massa aksi akan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani.
“Evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” katanya.
#JagaIndonesiaLewatFakta kumparan mengajak masyarakat lebih kritis, berperan aktif, bijak, dan berpegang pada fakta dalam menghadapi isu bangsa, dari politik, ekonomi, hingga budaya. Dengan fakta, kita jaga Indonesia bersama.