Bung Hatta Bicara Demokrasi Asli Indonesia (Bagian II - Habis)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengapa dalam demokrasi desa—yang disebut sebagai demokrasi asli Indonesia—kedaulatan politik dapat bergandengan dengan kedaulatan ekonomi? Hatta menjelaskan, demokrasi asli Indonesia ini kuat bertahan, bahkan di bawah feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi yang terpenting merupakan milik bersama masyarakat desa. Tanah bukan kepunyaan raja.

“Siapa yang hilang haknya atas tanah, hilang kemerdekaannya. Ia terpaksa menggantungkan hidupnya kepada orang lain, menjadi budak pekarangan tuan tanah,” tulis wapres pertama RI, Mohammad Hatta, dalam karyanya, Demokrasi Kita.

Berdasarkan milik bersama atas tanah, tiap orang dalam mempergunakan tenaga ekonominya merasa perlu akan persetujuan kaumnya. Lebih lanjut, dari sanalah timbul gotong royong, yakni segala usaha yang berat tidak dikerjakan sendirian oleh orang per orang, melainkan secara bersama-sama. Bahkan, perkara-perkara yang dalam perspektif Barat dianggap privat, semisal mendirikan rumah, pun dilakukan dengan gotong royong di desa-desa Nusantara.

Lebih lanjut, Bung Hatta mengungkapkan dua ciri lainnya yang tidak kalah penting dari demokrasi desa sebagai demokrasi asli Indonesia. Kedua karakteristik itu adalah hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja—apabila mereka tak senang lagi hidup di sana.

Dahulu, apabila rakyat merasa keberatan dengan peraturan yang diadakan pembesar daerah, maka mereka berbondong-bondong datang ke alun-alun. Kemudian, massa ini lama berdiri dan duduk di muka pekarangan rumah si pembesar. Mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi fakta kedatangan mereka jelas mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap penguasa.

“Ini merupakan demonstrasi secara damai. Tidak sering rakyat Indonesia dahulu yang bersifat sabar dan suka menurut, berbuat begitu. Akan tetapi, apabila mereka sampai berbuat begitu (datang berbondong-bondong), maka itu menjadi pertimbangan bagi penguasa, apakah ia akan mencabut kembali atau mengubah perintahnya,” jelas Hatta.

Dalam demokrasi yang diterapkan kini, kiranya protes secara “massal dan damai” itu dapat terjadi di bilik-bilik suara ketika pemilu berlangsung. Rakyat dapat melayangkan protes keras kepada mereka yang pernah menjadi wakil mereka atau pemimpin mereka. Yakni, dengan cara tidak memilih mereka lagi untuk periode ke depan.

Bung Hatta mengakui, tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat yang lebih tinggi dan modern. Bagaimanapun, demokrasi desa sebagai dasar atau prinsip dipandangnya tetap bisa dipakai bangsa Indonesia.

“Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya adalah pula dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cermin dari (prinsip) ‘pemerintahan dari yang diperintah,’” tulisnya.