Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian Keuangan kembali melaksanakan program burden sharing atau berbagi beban untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berbeda dengan skema burden sharing era Covid-19 yang dilakukan BI dengan cara membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer, skema burden sharing saat ini dilakukan dengan cara pembelian SBN pemerintah oleh BI di pasar sekunder.
"Sinergitas BI dalam Asta Cita itu juga berkaitan dengan burden sharing, kami kan tetap dengan mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Kami sampaikan sampai dengan kemarin kami sudah beli SBN Rp 200 triliun," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi VI DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).
"Dan itu konsisten dengan kami memang mau ekspansi kebijakan moneternya, penurunan suku bunga dan kemudian kami ekspansif menambah likuiditas dengan cara beli SBN dari pasar sekunder sesuai kaidah-kaidah kebijakan moneter," tegasnya.
Dari hasil koordinasi kebijakan itu, Perry mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani selanjutnya menggunakan sebagian dana itu untuk penempatan atau pendanaan program perumahan rakyat serta Koperasi Desa Merah Putih.
"Dan kami juga sepakat pembagian beban, burden sharing untuk bunganya, kita separuh-separuh sepakatnya. Misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu dan kami BI itu sama-sama 2,9%, murahkan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9% dan kemudian untuk koperasi desa merah putih 2,15%," tegas Perry.
Perry lalu mengungkapkan formula perhitungan berbagi beban itu. "Formulanya sebetulnya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisanya dibagi dua," tuturnya.
Perry menjelaskan, sinergi antara BI dan pemerintah melalui kesepakatan burden sharing ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kami terus sinergi, itu bukti kami sebagai bagian dari NKRI. BI komitmen untuk sinergi dan koordinasi erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dukung Asta Cita, jaga stabilitas ekonomi, dan dorong pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi kerakyatan dan juga untuk Indonesia maju," tegas Perry.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Berjalan 3 Bulan, Laporan Kemenkeu Sebut MBG Telan Rp 3 T