Alasan Mahasiswa Pilih Berkonsolidasi di Tengah Tudingan Makar

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memilih menahan diri turun ke jalan pada Selasa, 2 September 2025. Langkah ini diambil setelah tak terkendalinya situasi keamanan di berbagai wilayah usai demonstrasi pada pekan lalu.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan situasi yang tak terkendali dikhawatirkan berekses pada hilangnya fokus tuntutan. "Karena itu, kami memilih untuk melakukan konsolidasi terlebih dahulu agar semua aspirasi dapat tersampaikan dengan baik," kata Pasha melalui pesan WhatsApp, Selasa, 2 September 2025.

Salah satu topik yang dibahas dalam konsolidasi ialah mulai menyusupnya kelompok tak dikenal di barisan massa aksi. Kelompok ini memanfaatkan momentum besarnya eskalasi demonstrasi untuk melakukan tindakan vandalistis, mulai dari merusak fasilitas umum hingga menjarah.

Menurut Pasha, eksistensi kelompok tersebut dapat membahayakan, bukan hanya keselamatan para demonstran dan masyarakat, tapi juga fokus tuntutan dan tujuan dari dihelatnya demonstrasi. "Jangan sampai gerakan murni ini kemudian dilabeli sebagai gerakan makar dengan sewenang-wenang," ujar Ketua BEM Universitas Sriwijaya itu.

Kemarin, Presiden Prabowo Subianto menilai pembakaran gedung DPRD di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara sebagai tindakan makar. "Orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 1 September 2025.

Pada 30 Agustus 2025, Prabowo juga memanggil Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Prabowo memerintahkan agar dilakukan penindakan tegas kepada para demonstran yang bertindak vandalistis.

Dihubungi terpisah, Peneliti Politik dari Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan, tuduhan makar dan pemberian penindakan tegas kepada aparat oleh Presiden menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gerakan mahasiswa mulai padam.

Menurut dia, tuduhan makar bukan hanya mengaburkan tuntutan demonstrasi, namun membangun persepsi negatif publik terhadap proses penyampaian aspirasi yang dilangsungkan mahasiswa dan masyarakkat sipil. "Secara langsung, pemerintah mengajak publik untuk melabeli demonstran sebagai musuh negara," kata Usep.

Padahal, dia melanjutkan, jika dilihat polanya, tindakan vandalistis yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal amat timpang dengan apa yang dilakukan para mahasiswa dan masyarakat sipil selama sepekan ini. "Justru Presiden harus memerintahkan kepolisian dan Badan Intelijen Negara untuk menelusuri siapa dalang yang mengendalikan kelompok vandalis ini, bukan menuduh demonstran sebagai makar," ujar dia.

Direktur Eksekutif Amensty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, pelabelan gerakan makar merupakan tindakan yang berlebihan, apalagi tudingan tersebut berpotensi membatasi ruang kebebasan berekspresi masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. "Tudingan tersebut justru memperkeruh situasi," kata Usman.

Usman menyarankan, alih-alih melabeli demonstrasi mahasiswa sebagai gerakan makar, Presiden semestinya menekan kepolisian untuk melakukan penanganan hukum secara transparan dan akuntabel terhadap kasus tewasnya para demonstran selama sepekan ini.

Sejak berlangsung pada Senin, 25 Agustus lalu, demonstrasi menuntut pencabutan tunjangan fantastis anggota Dewan telah menewaskan sebanyak 10 korban di pelbagai wilayah di Indonesia sampai 2, September hari ini.

Salah satu korban tewas, ialah Affan Kurniawan seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Affam tewas setelah dilindas kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil Polri di Jalan Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Tewasnya Affan memicu eskalasi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah. Sayangnya, momentum ini dimanfaatkan kelompok tak dikenal untuk melakukan aksi vandalistis.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini