Begini Respons Wakil Ketua MPR Soal Usulan Pemakzulan Gibran

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menolak berkomentar banyak menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MPR sendiri telah menerima surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirim oleh Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia pada 2 Juni 2025.

Ketika ditanya tanggapannya, Eddy memperlihatkan gestur mengunci mulut. "Saya belum bisa menanggapi itu. Itu ranahnya Pak Ketua MPR," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya juga tak banyak berkomentar ihwal usulan pemakzulan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu. Muzani menyebut, dia belum mendapat informasi lanjutan mengenai surat pemakzulan itu. Ia menyebutkan Sekretariat Jenderal MPR belum melaporkan surat itu kepada dirinya. “Saya belum dapat update dari sekretariat,” ucap Muzani pada Rabu, 25 Juni 2025.

Muzani mengatakan belum ada komunikasi antarpimpinan MPR soal usulan pencopotan Gibran dari posisi wakil presiden. “Belum, barangkali entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Dalam keterangan sebelumnya, Muzani mengatakan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan satu paket pasangan yang dipilih lewat pemilihan presiden (pilpres) 2024. Dia berujar, Prabowo dan Gibran telah dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan tersebut sah secara konstitusional. 

Bulan lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan akan menindaklanjuti surat usulan pemakzulan Gibran. "Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025.

Forum Purnawirawan TNI pun sempat berencana untuk kembali menyurati DPR karena menganggap usulannya diabaikan. Perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI Dwi Cahyo Suwarsono mengatakan, Forum Purnawirawan tetap ingin menempuh jalur konstitusional dengan menyurati kembali parlemen. “Kami mau bersurat lagi ke DPR, memastikan, menegaskan,” kata Dwi Cahyo kepada Tempo di Jakarta, 2 Juli 2025.