Viral Undangan Rapat DPRD Indramayu di Hotel Semarang, Ini Penjelasan Pimpinan Dewan 

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Surat undangan berkop DPRD Kabupaten Indramayu perihal rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Indramayu di salah satu hotel mewah di Semarang, Jawa Tengah, viral di media sosial. Kegiatan itu mendapat kecaman mengingat adanya kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran.

Surat undangan rapat itu ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Indramayu. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, tertanggal 28 Juli 2025.

Adapun isi surat itu menyatakan bahwa sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 22 Juli 2025, salah satu butir kesimpulannya menjadwalkan Rapat Badan Anggaran dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Adapun rapat Badan Anggaran tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 6 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB. Untuk tempat rapatnya, di salah satu hotel mewah di Semarang.

Menanggapi beredarnya surat itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Sirojudin, mengakui telah menandatangani surat undangan tersebut. Namun, ia menyatakan tidak menyadari isi dari surat undangan yang ditandatanganinya itu.

“Saya juga gak tahu, langsung saya tanda tangan. Pas hari Senin kemarin, saya baru ngeh, ketika staf saya ngomong, ada acara di Semarang, (rapat) dengan TAPD,” ujar Sirojudin, saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (5/8/2025).

Sirojudin mengaku tidak setuju pelaksanaan rapat yang digelar di luar kota. Ia menyatakan, kunjungan ke luar kota hanya untuk agenda kunjungan kerja dan semacamnya. “Makanya surat itu sudah dicabut. Sudah saya batalkan. Rapatnya di sini, di gedung dewan,” tegas politisi PDIP tersebut.

Selain memiliki gedung dewan, Sirojudin mengatakan, keputusannya untuk menggelar rapat di gedung DPRD itu juga karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah. Meski diakuinya, kemungkinan ada anggota dewan yang menginginkan pelaksanaan kegiatan di luar kota.

“Mungkin ya dari teman-teman ada yang menginginkan begitu. Dari anggota dewan yang sebanyak ini, mungkin saja ada yang berpikiran begini-begini, kami maklumi. Tapi keputusan tetap ada di pimpinan,” kata Sirojudin.