Toleransi Disebut Sebagai Proses Bangun Kesadaran dan Etika Kolektif.

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan bahwa toleransi sejatinya adalah proses membangun kesadaran dan etika kolektif.

"Toleransi itu mudah diucapkan, tapi dalam praktiknya membutuhkan pengorbanan, yaitu kemampuan untuk saling menghargai, memahami, dan menerima perbedaan," katanya dalam kegiatan 'Dialog Kebangsaan Bersama Ormas Keagamaan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama' di Pendopo Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025).

Indonesia, lanjut Eddy, adalah negara yang diberkahi keragaman luar biasa, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan enam agama yang diakui. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 telah secara tegas menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.

“Prinsip toleransi adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Banyak negara di dunia datang ke Indonesia untuk belajar, terutama tentang kehidupan sosial dan keberagaman," katanya.

Komjen Eddy menambahkan bahwa toleransi dan moderasi beragama adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Moderasi beragama, menurutnya, memiliki tiga pilar utama: komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal.

"Komitmen kebangsaan diwujudkan melalui kesetiaan pada ideologi Pancasila. Ini termaktub dalam sila pertama—Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila ketiga—Persatuan Indonesia. Founding fathers kita sangat visioner dalam merumuskan dasar negara,” ungkapnya.

Kepala BNPT juga mengingatkan bahwa intoleransi tumbuh dari tiga lingkungan utama: keluarga, pendidikan, dan media sosial.

“Pertama, keluarga. Ini adalah pranata sosial terkecil dan sangat menentukan pembentukan karakter anak. Nilai toleransi harus ditanamkan sejak dini dari rumah,” jelasnya.

Kedua, lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, BNPT terus berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag untuk menyisipkan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum sekolah dan pesantren. Bahkan, sejumlah eks anggota kelompok radikal yang telah kembali ke pangkuan NKRI kini aktif membina pesantren dengan pendekatan moderat.

“Ketiga, media sosial. Di sinilah tantangan besar kita. Gen Z tumbuh dan berkembang di ruang digital. Maka dari itu, BNPT membentuk Duta Damai Dunia Maya di setiap provinsi. Mereka inilah yang aktif menyebarkan pesan-pesan damai di platform digital,” ungkap Komjen Eddy.

Ia menambahkan bahwa pihaknya bersama lembaga terkait memantau ruang digital setiap saat untuk mendeteksi potensi penyebaran paham radikal.

Wakil Bupati Temanggung, drg Nadia Muna, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mendukung penuh program BNPT karena ini memberikan atmosfer positif dalam menciptakan kondusivitas yang baik di daerah. Kami ingin Temanggung menjadi wilayah yang aman, inklusif, dan sejahtera bagi semua," katanya.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa rasa aman bukan sekadar kondisi fisik, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar.

“Kami ingin masyarakat benar-benar terlindungi dari segala bentuk terorisme dan gangguan, baik yang bersifat internal maupun eksternal,” ujarnya.