Suasana di Depan Gedung DPR Masih Lengang Menjelang Demonstrasi BEM SI

HANYA ada pedagang kopi keliling berbaris di sekitar gerbang utama Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Para pedagang kopi itu menjajakan dagangannya dengan suara bising kendaraan yang berlalu lalang. Hari ini, Kamis, 4 September pukul 13.00 area depan Gedung DPR dijadwalkan berlangsung demonstrasi yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI. Namun, berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi hingga pukul 13.35, aliansi BEM SI belum nampak hadir.

"Kalau merujuk rencana kegiatan pengamanan hari ini, demonstrasi BEM SI di DPR dijadwalkan pukul 13.00," kata Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Inspektur Satu Ruslan Basuki melalui pesan singkat, Kamis.

Merujuk unggahan di akun Instagram @bem_si, demonstrasi bertajuk Selamatkan Indonesia yang dihelat di depan Gedung DPR diagendakan berlangsung pada pukul 13.00 hari ini.

Dalam unggahannya. BEM SI mengajak masyarakat untuk bersama turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Alasannya, keresahan rakyat yang terjadi saat ini bukan disebabkan karena aksi di jalanan, melainkan akibat korupsi, hukum yang dipolitisasi, sejarah yang dipelintir dan kebijakan negara yang abai pada rakyat.

Menurut BEM SI, menyelamatkan Indonesia dari kerusakan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen bangsa. Karenanya, BEM SI menyerukan agar rakyat bersatu dan lantang menyuarakan aspirasinya.

“Masa depan bangsa adalah hak seluruh rakyat, bukan segelintir elite,” tulis BEM SI dalam unggahannya, dilihat Tempo pada Kamis.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muzammil Ihsan belum menjawab pesan pertanyaan yang dikirimkan Tempo melalui aplikasi perpersanan WhatsApp ihwal demonstrasi yang digelar kelompoknya hari ini. Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan tersebut belum berbalas.

Sebelumnya, pada demonstrasi yang batal digelar Selasa, 2 September lalu, BEM SI menuntut DPR dan pemerintah untuk mengesahkan pelbagai undang-undang pro rakyat, misalnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu, BEM SI juga menuntut pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembebanan pajak pada rakyat kecil, mengevaluasi anggaran DPR, mengaudit BUMN, revolusi Kabinet Merah Putih, hingga bebaskan demonstrans yang ditahan.