Gelar Protes, Massa Aksi Buang Sampah ke Pagar Gedung DPRD Jabar

Gedung DPRD Jabar dipenuhi sampah yang dibuang massa aksi.(MI/Navriandi)

SEKELOMPOK masyarakat menggelar aksi di depan pintu masuk Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar). Selain mengajukan sejumlah tuntutan, mereka juga membuang berbagai jenis sampah di sana. 

Akibatnya, pagar depan pintu masuk Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung dipenuhi tumpukan sampah sisa yang dibuang oleh sekelompok masyarakat tersebut. 

Sampah plastik, kantong kresek, botol minuman, bahkan pakaian bekas terlihat menggantung di pagar besi hitam, sementara sebagian lainnya berserakan di jalan dan trotoar. Pemandangan yang tidak biasa ini menarik perhatian masyarakat yang melintas yang tampak terlihat gedung dewan ini jadi kumuh.

Data yang didapat, sebelumnya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Warga Kampung Kota melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jabar. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah aspirasi, salah satunya tindakan represif aparat yang akhir-akhir ini sering terjadi. Mereka kemudian melemparkan sampah sebagai bentuk kekecewaan atas situasi yang sedang terjadi.

“Kami dari Warga Kampung Kota ikut menyuarakan mengenai represifitas aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan," tegas koordinator aksi, Angga.

Aksi massa gabungan sejumlah forum masyarakat sipil seperti Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran ini digelar sejak pagi. Selain berorasi, massa juga melakukan aksi teatrikal membuang sampah ke area kantor DPRD Jabar, sebagai simbol bahwa kantor tersebut merupakan tempat sampah. “Warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Maka tema hari ini, buang sampah pada tempatnya,” terang Angga.

Selain itu, massa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menyampaikan sepuluh poin tuntutan, mulai dari reformasi Polri, sahkan undang-undang perampasan aset hingga pangkas anggaran tunjangan DPR.

Berikut poin-poin tuntutan masa aksi:
 1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kakuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.
 2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja di setiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.
 3. Rampas seluruh aset koruptor dan hukuman mati baginya.
 4. Wujudkan reforma agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.
 5. Turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik dan BBM. Naikkan pajak impor, konglomerat dan perusahaan multinasional.
 6. Pangkas anggaran DPR, pejabat negara, TNI dan Polri, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
 7. Batalkan perjanjian kerja sama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai manunggal karya bakti skala besar pembangunan daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.
 8. Reformasi Polri dan wujudkan supremasi Sipil, kembalikan militer ke barak.
 9. Tangkap, adili dan penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat di masa lalu.
 10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi  Agustus-September. Kemarahan rakyat bukan tindakan terorisme. (E-2)