Bantuan Pangan Terancam Dihapus, Siap-Siap RI Bisa Kisruh Beras Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan berupa beras 10 kg berpeluang dihapus atau tak ada lagi di tahun 2026 nanti. Yang ada hanya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kedua program itu memang disebut sebagai langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras. Bedanya, bantuan pangan diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah yang jadi penerima manfaat. Sedangkan beras SPHP dijual komersial dengan harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dari beras medium-premium.

Arief mengatakan, penghentian program bantuan pangan itu efek dari keterbatasan anggaran di tahun 2026.

Merespons hal itu, Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan, kekacauan polemik beras yang terjadi di Indonesia akan berulang.

Sebagai catatan, polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina yang pecah di awal tahun 2022 lalu. Dan, tak hanya Indonesia, perberasan dunia juga ikut kena efeknya. Ditambah lagi, fenomena iklim El Nino yang terjadi tahun 2023. Ini menambah persoalan di perberasan, menyebabkan harga beras terus naik.

Pada Maret 2023, Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras. Program ini digelontorkan hingga tahun 2024.

Seyogiayanya, program bantuan pangan 10 kg beras ini diguyur lagi di awal tahun 2025, yaitu bulan Januari-Februari. Dan akan dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan jadwal acak. Namun, rencana itu dibatalkan. Anggaran yang disiapkan Rp16,6 triliun yang disiapkan dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

Bukan tidak mungkin, kata Khudori, perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan. Jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba. Seperti, kembali mengalihkan anggaran untuk hilir jadi ke hulu.

"Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu," kata Khudori kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/9/2025).

"Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar, total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Bulog," tukasnya.

Akibat pengalihan itu, Khudori menyebut tidak ada intervensi harga di pasar meski harga beras melonjak sejak April.

"Makanya itulah yang terjadi, meskipun harga beras itu sudah kelihatan sekali di April naik, April terus naik, Mei, Juni, nggak ada intervensi. Operasi pasar nggak ada, bantuan pangan beras nggak ada," cetusnya.

"Ditumpuk saja sampai terjadi rekor (stok beras pemerintah terbanyak sejak RI merdeka) di Mei itu. Karena apa? Karena anggarannya nggak ada," ucap Khudori.

Karena itu, dia berharap kebijakan penganggaran yang konsisten. Jika perencanaan yang sudah dibuat sejak dini kembali tidak dieksekusi karena anggaran dialihkan, maka permasalahan di tahun ini sangat mungkin berulang.

"Apakah Badan Pangan Nasional nggak merencanakan? Sudah merencanakan akhir tahun lalu. Tapi tadi, semena-mena, anggaran yang sudah dianggarkan di hilir, dialihkan ke hulu. Nah, tahun ini saya kira Badan Pangan Nasional merencanakan jauh-jauh hari. Tapi apakah itu akan dieksekusi di tahun depan, kalau anggarannya tiba-tiba nggak ada atau anggarannya dialihkan? Ya, sama saja," tegas Khudori.

"Ini serius ya, kalau nggak ada anggaran itu serius. Artinya, peluang untuk terjadi kekacauan seperti yang berlangsung tahun ini, itu sangat mungkin berulang," ujarnya.

Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran Untuk Tahun 2026

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kemungkinan besar tahun depan tidak ada lagi program bantuan pangan beras, kecuali usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui pemerintah dan DPR.

"Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah," kata Arief di depan Komisi IV DPR RI.

Arief menegaskan, program fasilitasi distribusi pangan tetap berjalan, tetapi dengan pola berbeda karena keterbatasan anggaran. "Fasilitasi distribusi pangan tetap ada, tapi karena anggaran kita kecil, jadi kita biasanya meminta B2B, business to business," ujarnya.

Ditemui usai rapat, Arief menjelaskan lebih rinci maksud pernyataannya. Menurut dia, ketiadaan bantuan pangan tahun depan bukan berarti program itu dihapus, melainkan karena pagu anggaran yang ada belum mengakomodasi.

"Jadi gini, dalam forum yang bagus seperti ini, kan saya sampaikan, kalau membuat perencanaan itu, anggaran harusnya kan sudah disiapkan dari sekarang untuk tahun depan. Sama kan ini kemarin, bantuan pangan dua bulan, kan baru bulan Juni kemarin. Jadi kayak unplanned, kayak nggak terencana," jelas Arief.

Ketika ditanya apakah artinya masih ada peluang bantuan pangan tetap digulirkan bila tambahan anggaran disetujui, Arief menegaskan, "Iya."

Namun, untuk saat ini, ia mengakui belum ada kepastian lantaran pagu indikatif 2026 hanya sebesar Rp233,29 miliar. "Yang ada pagu indikatifnya baru Rp233,29 miliar. Rencananya sudah ada, tapi belum diketok, anggarannya belum ada. Saya kan ngusulin. Rencana programnya sudah ada," ungkapnya.

Arief juga menegaskan bahwa angka tersebut jelas tidak mencukupi untuk menopang bantuan pangan. "Iya, supaya bisa ada bantuan pangan dan SPHP di tahun depan," tegasnya.

Sebagai catatan, pagu anggaran Bapanas tahun 2026 hanya Rp233,29 miliar, terbagi untuk program ketersediaan pangan dan dukungan manajemen. Menurut Arief, jumlah itu belum cukup menopang program strategis ketahanan pangan, sehingga ia mengusulkan tambahan Rp22,53 triliun.

Tambahan anggaran itu direncanakan untuk penyaluran SPHP Rp2,05 triliun, bantuan pangan beras Rp20,46 triliun bagi 18 juta keluarga penerima manfaat, serta bantuan pangan bencana Rp17,92 miliar. Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran Bapanas 2026 membengkak menjadi Rp22,76 triliun.

"Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan," pungkas Arief.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bantuan Beras 10 Kg Meluncur-Langsung Dapat 2 Bulan, Ini Lokasinya