Influencer Buka Peluang 17+8 Tuntutan Rakyat Tak Hanya ke DPR

KELOMPOK organisasi masyarakat sipil dan pemengaruh atau influencer Tanah Air membuka peluang untuk menyerahkan dokumen 17+8 tuntutan rakyat kepada institusi lain selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Inisator gerakan 17+8 tuntutan rakyat, Andhyta F. Utami atau karib disapa Afu, menjelaskan dokumen tuntutan 17+8 diserahkan kepada DPR karena dianggap mampu mewakili seluruh institusi yang didesak berbenah dalam tuntutan tersebut. "Tetapi, apakah menyerahkan juga ke institusi lain, kami akan coba peluang tersebut," kata Afu saat ditemui Tempo sesuai menyerahkan dokumen 17+8 tunturan rakyat di Gerbang Pancasila DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 September 2025.

Pada Kamis sore, 4 September 2025 sekitar pukul 15.00 tadi hari, Afu dan para influencer lain seperti Abigail Limuria; Andovi da Lopez; Fathia Izzati; Jovial da Lopez; dan Ferry Irwandi secara simbolis menyerahkan dokumen 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR.

Mereka mendesak legislator menaati tenggat tuntutan sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu pada Jumat esok, 5 September 2025. Dalam kesempatan yang sama, Abigail Limuria, mengatakan kedatangan mereka merupakan langkah tegas setelah banyak jalan informal ditempuh, namun tak digubris. "Walaupun semalam DPR sudah menanggapi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan adalah hal lainnya," ujar dia. 

Sebelum menyerahkan secara langsung ke DPR, para influencer ini telah mengirimkan dokumen 17+8 tuntutan rakyat melalui surat elektronik kepasa 580 anggota dewan sejak Senin, 1 September lalu. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun dari tuntutan itu yang dipenuhi secara konkret. "Karena itu, kami ada di DPR ini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, agar tidak ada lagi alasan bahwa dokumen belum dimasukkan lewat jalur formal," ujar Abigail.

Adapun anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR Andre Rosiade yang ditemani koleganya, Rieke Diah Pitaloka, menerima secara simbolis penyerahan dokumen 17+8 tuntutan rakyat ini. Dia menjanjikan, instansinya bakal memproses tuntutan tersebut. "Insya Allah kami akan membuat transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan," kata politikus Partai Gerindra itu seusai menandatangani tanda terima dokumen.

Apa itu 17+8 tuntutan rakyat?

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat yang menjadi diskursus populer di media sosial. Influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Polin adalah nama-nama yang menghimpun berbagai tuntutan ini.

Tuntutan yang dimaksudkan, misalnya, desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); lalu isi siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI; pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI; tuntutan buruh pada demonstrasi 28 Agustus lalu; serta 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi dan Keadilan di kanal change.org

Berikut rincian 17+8 Tuntutan Rakyat yang kemudian menjadi isu utama di media sosial.  

Tugas Presiden Prabowo Subianto:

1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.

Tugas untuk DPR:

3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;

4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.

Tugas untuk Ketua Umum Partai Politik:

6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Polri:

9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;

10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Tugas TNI:

12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;

13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;

14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

 Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:

15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layan bagi seluruh angkatan kerja (tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;

16. Ambil langkah darurat untuk mencegan PHK massal dan melindungi buruh kontrak;

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga Jumat, 5 September 2025.

Kemudian, Presiden Prabowo juga harus mendengar dan merealisasikan 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya. Tuntutan itu antara lain:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran

2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

5. Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis

6. Kembalikan TNI ke barat tanpa pengecualian

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.