Rekam Jejak Bupati Pati Sudewo: Kader Gerindra yang Didukung Jokowi hingga Kini Dimakzulkan

KURANG dari sebulan sebelum pemungutan suara, calon Bupati Pati Sudewo bersama calon wakilnya, Risma Ardhi Chandra, berkunjung ke rumah mantan presiden Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 6 November 2025.

Pertemuan itu diunggah di akun Instagram Sudewo, @sudewoofficial, pada 7 November 2025. Ia mengunggah foto bertemu Jokowi di depan gerbang kediamannya. Dalam keterangan fotonya, ia mengatakan Jokowi berpesan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia mengatakan Jokowi berharap dirinya dapat mempercepat kemajuan Pati, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah melalui kebijakan yang tepat sasaran.

“Dukungan Pak Jokowi ini juga mencerminkan keyakinan terhadap kapasitas saya dan Mas Chandra (@maschandraofficial) untuk mewujudkan visi perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Pati,” tulisnya. 

Dalam video yang diunggah Instagram Sudewo, Jokowi mengatakan Pati memiliki potensi perikanan. Sehingga ia meminta Sudewo menggali potensi perikanan Pati. 

"Pak Sudewo, Pak Chandra saya titip Kabupaten Pati utamanya yang berkaitan dengan perikanan karena memiliki potensi yang besar di Pati," kata Jokowi saat mengobrol dengan Sudewo dan Chandra di ruang tamu kediaman Jokowi, dikutip dari video tersebut.

Jokowi juga menitipkan sektor produksi garam di Pati dikelola dengan baik dan bisa mendatangkan investor garam ke Pati. Berbekal dukungan Jokowi, Sudewa-Chandra menang setelah pemungutan suara 27 November 2025. Ia mengalahkan pasangan Wahyu Indriyanto-Suharyono dan Budiyono-Novi Eko Yulianto. Sudewo dan Chandra unggul 53,53 persen suara.

Sudewo dan Chandra didukung delapan partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem, Golkar, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo.

Baru sebulan dilantik, Sudewo sudah memancing amarah warga Pati. Ia dituntut mundur oleh ribuan demonstran yang beraksi di depan kantornya pada 13 Agustus 2025. Unjuk rasa dipicu karena kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kenaikan tarif PBB tersebut ditolak masyarakat Pati.

Bukannya mendengarkan aspirasi warganya, Sudewo melawan. Dalam sebuah video yang beredar luas, Sudewo menyatakan tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen yang diberlakukan pemerintahannya.

“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. 

Bahkan, Sudewo mempersilakan masyarakat untuk tak hanya mengerahkan 5 ribu pendemo saja. Ia justru menantang warga membawa 50 ribu massa berdemonstrasi. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap dia.

Sudewo bukan figur baru dalam dunia politik Jawa Tengah. Pria kelahiran Pati pada 11 Oktober 1968 ini mengenyam pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Pati pada 1988. Kemudian ia meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993. Gelar magister teknik pembangunan ia raih dari Universitas Diponegoro pada 2001.

Semasa masa kuliah, ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti menjadi Ketua Keluarga Besar Marhaenis pada 2000 dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia pada 2001. 

Setelah merampungkan studinya, ia memulai karier di dunia konstruksi dengan bekerja di PT Jaya Construction pada 1993-1994. Tak lama kemudian, Sudewo memutuskan masuk ke sektor pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994-1995. Namanya mulai dikenal ketika terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Pulau Dewata pada 1995-1996.

Pada 1996-1997, Sudewo diangkat sebagai CPNS di proyek tersebut. Pada tahun yang sama, ia dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur dan resmi menjadi PNS hingga 1999. Setelah itu, ia mendapat tugas di Dinas Pekerjaan Umum Karanganyar dari 1999-2006.

Karier politik Sudewo dimulai pada 2002 ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono. Namun ia kalah. Kekalahan itu tidak membuatnya mundur dari dunia politik. Sebaliknya, ia kian aktif dan dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra pada 2019.

Sudewo pernah dipercaya sebagai koordinator tim sukses dalam sejumlah pilkada dan pilgub, termasuk Pilkada Pacitan 2005 dan Pilgub Jateng 2008. Ia pun kembali bertaruh melenggang ke panggung politik, kali ini memilih jalur legislatif.

Sudewo pun maju menjadi calon anggota DPR dari Partai Demokrat pada periode 2009-2013. Pria yang pernah menjadi pegawai di Departemen Pekerjaan Umum ini lolos ke Senayan. Ia kemudian mencoba peruntungan politiknya lagi maju ke DPR, tapi lewat Partai Gerindra. Sudewo kembali lolos ke Senayan untuk periode 2019-2024.

Di parlemen, ia tercatat sebagai anggota Komisi X lalu pindah ke Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi. Ia kini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi di DPP Partai Gerindra. Sudewo sebetulnya terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029, namun ia memilih untuk mengikuti Pemilihan Bupati Pati 2024. Sudewo menggandeng Risma Adhi Chandra sebagai calon wakil bupati. 

Setelah dilantik sebagai Bupati Pati pada awal 2025, Sudewo mengusung program pembangunan yang mengandalkan peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya lewat penyesuaian tarif PBB. Namun langkah ini justru diprotes keras warganya. 

Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bukan satu-satunya kebijakan kontroversial Sudewo. Masyarakat Pati juga memprotes kebijakan Sudewo soal hari sekolah. Sudewo sempat mengubah ketentuan enam hari sekolah di Pati menjadi lima hari. Kebijakan lima hari sekolah itu Sudewo terapkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

Para santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) menilai program ini dapat mengganggu lembaga pendidikan agama seperti taman pendidikan quran dan madrasah diniyah. Sebab, jam belajar menjadi lebih panjang dalam skema lima hari sekolah. 

"Santri sudah kelelahan ketika pulang sekolah," kata Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Pemadatan materi membuat siswa kelelahan sehingga sulit mengikuti kegiatan TPQ dan Madin. Sudewo pun membatalkan kebijakan lima hari sekolah.

Sudewo juga membuat warga kesal karena membubarkan posko donasi warga penggalangan dana unjuk rasa di trotoar depan Kantor Bupati Pati yang dilakukan senak 1 Agustus 2025. Pemerintah Kabupaten Pati menyita sejumlah barang yang dikumpulkan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati mengangkut ratusan karton air mineral.

Kejadian itu memicu aksi saling adu mulut antara warga dan perwakilan Pemkab Pati. Barang donasi tersebut kemudian dikembalikan setelah sejumlah warga mendatangi kantor Satpol PP Pati.

Pada saat aksi demo besar-besaran kemarin, Rabu, 13 Agustus 2025, Sudewo sempat menemui pengunjuk rasa di Alun-Alun Pati di depan kantornya. Dia meminta maaf kepada massa.

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata dia lewat pengeras suara.

Namun Sudewo justru dilempari botol air mineral dan sandal. Petugas keamanan lantas melindungi Sudewo denganmemakai perisai. Sudewo kemudian masuk kembali ke dalam mobil.

Bersamaan dengan aksi tersebut, DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Pansus Pemakzulan dibentuk karena Bupati Sudewo dinilai sudah melanggar sumpah dan janjinya sebagai bupati. Sejumlah persoalan yang disoal oleh anggota DPRD, di antaranya keputusan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hingga 250 persen.

DPRD Pati terdiri atas 50 orang anggota yang berasal dari delapan partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai kursi paling banyak di DPRD Pati, sebanyak 14. Adapun Partai Gerindra memiliki 6 kursi di Dewan.

Bupati Sudewo mengahormati keputusan DPRD tersebut. "Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD. Jadi, saya menghormati hak angket tersebut," kata dia di Pendopo Kabupaten Pati, pada Rabu, 13 Agustus 2025.