Istana Klaim Payment ID Bukan untuk Mata-matai Transaksi Pribadi Masyarakat

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim sistem pembayaran digital, Payment ID, tidak akan digunakan untuk memata-matai transaksi pribadi masyarakat. Pemerintah, kata dia, hanya ingin memonitor transaksi pribadi yang dilakukan masyarakat.

"Transaksi-transaksi yang kemudian harus bersama-sama kami monitor. Hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa itu yang kemudian diatur," kata dia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Agustus 2025.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan monitoring transaksi tidak dilakukan sembarangan. Kategori data yang masuk dalam data pribadi akan dimonitor berdasarkan aturan yang berlaku. Dia menjamin data pribadi warga dilindungi. "Melihat data-data pribadi itu sudah ada aturannya," kata dia. 

Politikus Gerindra ini mengatakan negara harus mengetahui transaksi yang dilakukan masyarakat. Tujuannya untuk melihat transaksi aneh yang dilakukan masyarakat. 

Dia mencontohkan monitoring dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah ingin transaksi dana bantuan sosial untuk kegiatan produktif. Pemerintah tidak ingin bantuan sosial digunakan untuk judi online. 

"Selain itu misalnya kami akan identifikasi penerima bantuan sosial. Misal ada yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial tapi masih menerima," kata dia. 

Pemerintah berencana menerapkan sistem pembayaran digital dengan sistem Payment ID. Payment ID adalah sistem keuangan yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai sistem pencatatan seluruh aktivitas transaksi keuangan perorangan.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan pada Jumat, 18 Juli 2025, mengatakan sistem keuangan digital ini merupakan akumulasi dari banyaknya data transaksi keuangan masyarakat yang tersebar ke dalam banyak platform

Sistem Payment ID ini diklaim akan memperkuat transparansi keuangan antarlembaga keuangan. Selain itu, segala transaksi ilegal yang dilakukan secara digital akan lebih mudah terlacak sehingga segala bentuk judi online, pencucian uang, dan pendanaan terorisme bisa dideteksi.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyetujui langkah pemerintah menguji coba Payment ID sebagai medium penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 17 Agustus nanti. “Ya kami ikut dengan DEN (Dewan Ekonomi Nasional). Tim kami ada di sana, kami setuju,” kata Saifullah saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Saifullah mengutarakan harapannya agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Menurut dia, salah satu cara untuk mencapai penyaluran yang efektif itu melalui digitalisasi. “Mudah-mudahan ke depan data kami makin akurat, lalu penerima bansosnya tepat sasaran aja, Itu intinya,” katanya. Adapun Payment ID sejauh ini masih melakukan uji coba dalam penyaluran bantuan sosial nontunai.