Realisasi Beras SPHP Tembus 14,9 Ribu Ton, Kopdes Merah Putih Terlibat

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR – Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menyampaikan per 8 Agustus realisasi program operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras telah mencapai 14,9 ribu ton. NFA memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menjalankan program tersebut.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa menerangkan, SPHP beras di 2025 ini mengalami perluasan kanal distribusi. Salah satunya dapat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jika Kopdes semakin banyak, menurutnya program intervensi pangan pemerintah seperti beras SPHP dapat semakin luas menyasar ke masyarakat. 

"Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi kedepannya pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih," kata Ketut, dikutip Ahad (10/8/2025).

Distribusi beras SPHP melalui kanal Koperasi Merah Putih, menurutnya, mengalami eskalasi signifikan. Per 1 Agustus lalu, penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Merah Putih tercatat masih berada di angka 53,72 ton. Kemudian per 8 Agustus tercatat meningkat hingga 97,32 persen alias 106 ton.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyebutkan beras SPHP perlu terus diguyur ke pasar. Dalam kalkulasinya, setidaknya dalam sehari rerata distribusinya berada di kisaran 12 ribu ton.

"Jadi memang sekarang sudah di aktivasi kembali dan harusnya sudah mulai ada, yang telah didistribusikan itu terakhir sudah sekitar 14 ribu ton. Pokoknya cepat diguyur ke pasar," tutur Arief.

Penyaluran beras SPHP direncanakan hingga Desember 2025. Selain menambah pasokan, program ini juga bisa berdampak pada penurunan harga. Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan terus melakukan operasi pasar sampai harga beras dalam batas normal, bahkan turun.

NFA telah menajamkan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan SPHP beras di tingkat konsumen Juli-Desember 2025. Dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional bernomor 224 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025, terdapat penambahan kanal penyaluran SPHP beras.

Program SPHP beras dapat disalurkan melalui pengecer di pasar rakyat diprioritaskan dan dioptimalkan di kabupaten/kota wilayah dengan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan/atau wilayah non sentra produksi. Lalu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui pemerintah daerah.

Selain itu, dapat pula disalurkan outlet BUMN, instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan lainnya) melalui koperasi atau outlet instansi pemerintah dan/atau GPM. Termasuk disalurkan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang sudah di verifikasi. Terakhir, SPHP beras dapat didistribusikan melalui swalayan/toko modern yang tidak melakukan penjualan secara grosir.