Rakornas LBH-AP Muhammadiyah Deklarasikan Organisasi Advokat Nasional 'Advokat Sang Surya'

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH-AP PP Muhammadiyah) secara resmi mendeklarasikan pendirian organisasi advokat nasional dalam Rakornas yang digelar pada Ahad, 10 Agustus 2025 di Hotel SM Tower, Yogyakarta.

Organisasi yang diberi nama Advokat Sang Surya Indonesia ini merupakan wadah baru bagi para advokat kader Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperkuat perjuangan nilai-nilai keadilan sosial dan amar ma’ruf nahi munkar di bidang hukum.

"Hari ini secara aklamasi keseluruhan menyetujui bahwa kita mendirikan organisasi advokasi Muhammadiyah. Kita tidak ingin menjadikan organisasi ini sebagai tandingan tetapi ini sebagai paguyuban atau solidaritas advokat-advokat Muhammadiyah di seluruh Indonesia," ujar Ketua LBH-AP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho, dalam sambutannya, Ahad (10/8/2025).

Taufiq menjelaskan nama Advokat Sang Surya Indonesia dipilih sebagai identitas yang lekat dengan simbol perjuangan Muhammadiyah. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi antar advokat Muhammadiyah lintas daerah dengan visi perjuangan yang sama. 

Ia tak menampik bahwa pendirian organisasi advokat ini berjalan beriringan dengan target besar LBH-AP Muhammadiyah yang ingin menghadirkan lembaga bantuan hukum di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Hingga saat ini, diketahui sudah terbentuk 80 LBH di berbagai daerah, dan akan terus dikembangkan hingga mencapai 500 LBH yang tersebar di setiap daerah.

"Targetnya adalah percepatan untuk pembentukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Jadi ke depan itu setiap ada pimpinan daerah Muhammadiyah di Indonesia, di sana harus ada lembaga hukum Muhammadiyah, Sehingga nantinya ada sekitar 500 lembaga bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia," ucap Taufiq.

Taufiq juga menyampaikan LBH Muhammadiyah, melalui jaringan dan advokatnya siap untuk terus melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, maupun struktural. Ia menyebut pendirian organisasi advokat ini bukan semata inisiatif kelembagaan, tetapi juga berangkat dari kebutuhan riil masyarakat akan keadilan yang belum merata.

Melalui deklarasi Advokat Sang Surya Indonesia, lanjutnya, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan pembelaan terhadap hak-hak rakyat dan penegakan hukum yang berkeadilan. Organisasi ini akan menjadi kekuatan baru dalam gerakan advokasi hukum berbasis nilai Islam, nasionalisme, dan kemanusiaan.

"Masalah paling besar sekarang itu bukan lagi butuh sekolah tetapi butuh keadilan. Karena kita butuh keadilan, maka butuh advokasi, masyarakat kecil miskin itu jangankan mereka protes untuk mengungkap 'ini hak saya' saja tidak berani," ujarnya.

Sebagai langkah strategis, Taufiq juga mengatakan Advokat Sang Surya Indonesia akan menjalin kerja sama dengan jaringan luas Fakultas Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mencetak advokat baru melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

"Ke depannya juga advokat ini akan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kita tahu perguruan tinggi hukum di Indonesia itu paling banyak perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada sekitar 160 perguruan tinggi. Dari sana nanti suruh perguruan tinggi hukum itu akan bekerja sama dengan kami untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat sehingga melahirkan advokat-advokat Muhammadiyah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya organisasi Advokat Sang Surya Indonesia. Ia menegaskan kehadiran organisasi advokat di lingkungan Muhammadiyah ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat perjuangan hukum persyarikatan dan membela kepentingan umat. 

Tata kelola organisasi hukum Muhammadiyah harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemajuan yang telah ditetapkan sejak lama oleh persyarikatan.

"LBH ini harus diperkuat. Organisasi itu sehat kalau memiliki nilai-nilai, yang pertama share value, yang kedua skill, sistem, struktur, staf-nya, SDM-nya harus bagus," ujar Sayuti.

Di sisi lain, Sayuti juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para advokat Muhammadiyah agar bisa tampil sebagai kekuatan hukum yang andal dan tidak kalah dalam membela kebenaran, termasuk saat berhadapan dengan pihak eksternal.

"Capacity building harus terus dilakukan agar Advokat Sang Surya itu baterainya Sang Surya. Jangan menangani satu kasus terus kalah dengan orang lain. Dalam konteks membela dan mempertahankan kepentingan, Muhammadiyah harus menang. Masa membela, Muhammadiyah kalah. Tidak boleh gentar dengan advokat manapun," ucapnya.

Selain deklarasi organisasi, sebelumnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH-AP PP Muhammadiyah) yang dihelat selama tiga hari, 8–10 Agustus 2025 ini juga membahas banyak hal termasuk berbagai persoalan hukum yang menimpa masyarakat, baik secara internal dalam tubuh persyarikatan maupun eksternal di tengah kehidupan sosial-politik Indonesia hingga berbagai isu krusial dalam penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

Rakornas yang dihadiri sekitar 150 peserta dari perwakilan LBH-AP tingkat kabupaten/kota (PDM) dan provinsi (PWM) se-Indonesia ini didorong mampu menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan dan termarjinalkan apalagi  selama ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses, keberanian, atau pengetahuan untuk membela haknya, bahkan sering kali justru menjadi korban kriminalisasi oleh aparat atau kekuatan modal.