Saat Pelaku Pariwisata Murka ketika Dedi Mulyadi Datang ke Yogya

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginjakkan kakinya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, bukan sambutan hangat yang diterima, melainkan kritik pedas dari para pelaku wisata yang murka lantaran terdampak kebijakan larangan study tour di Jabar yang dibuat Dedi Mulyadi. Imbasnya, sektor pariwisata Yogya lesu.

Sejumlah spanduk berisi sindiran keras pun terpasang di berbagai titik strategis Sleman. Spanduk-spanduk bertuliskan kritik pedas yang menyuarakan kekecewaan atas kebijakan KDM yakni larangan study tour ke luar daerah menjadi "gapura selamat datang" untuk mantan bupati Purwakarta tersebut.

Republika setidaknya menghitung ada tiga spanduk yang masih terpasang baik di simpang empat Monumen Jogja Kembali (Monjali), simpang empat Kentungan, dan kawasan UPNV Yogyakarta. Masing-masing spanduk bertuliskan "Selamatkan Pariwisata dari Gubernur Pencitraan KDM", "KDM Sudahi Pencitraanmu, Perekonomian Wisata Gulung Tikar Karena Ulahmu!" dan "KDM Gubernur Konten Jangan Jadikan DIY Sebagai Bahan Kontenmu !!!".

Selain tulisan sindiran, spanduk itu juga menampilkan gambar Dedi Mulyadi tampak asyik memainkan ponsel. Ketiganya mencantumkan nama Forum Wisata Jogja Jateng sebagai pihak yang menginisiasi. 

Munculnya spanduk-spanduk tersebut diketahui sejak 5 Agustus 2025 atau bertepatan dengan agenda kunjungan Dedi Mulyadi ke Sleman untuk menghadiri Konser Kebangsaan dalam rangka Milad ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Namun hingga kini, spanduk tersebut terpantau masih terpasang.

Protes ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakan terhadap kebijakan larangan study tour yang telah lebih dulu disuarakan para pengusaha bus pariwisata. Kini, pelaku wisata DIY pun menyatakan keberatannya, mengingat kebijakan tersebut mengurangi jumlah kunjungan rombongan pelajar asal Jawa Barat, yang selama ini menjadi salah satu pasar potensial wisata pendidikan di Yogyakarta.

Republika mencoba meminta keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi soal spanduk tersebut. Sayangnya, dia tak berkomentar banyak.

Imam menegaskan pihaknya tidak dapat mencampuri kebijakan yang dibuat pemerintah daerah lain. "Pada prinsipnya kami tidak dapat mempengaruhi kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi yang berkembang di wilayahnya,” ujar Imam, saat dihubungi Kamis (7/8/2025), malam.

Meski begitu, komunikasi antarwilayah tetap dilakukan, khususnya dalam upaya promosi bersama melalui program Mitra Praja Utama. "Kami tetap melakukan komunikasi dengan Kadispar Provinsi Jabar di bawah payung kerja sama Mitra Praja Utama dalam bentuk kerja sama promosi destinasi wisata karena tentunya masih potensi wisatawan dari Jawa Barat non study tour," ucapnya.