Pigai Respons Pemintaan PBB agar Dugaan Pelanggaran HAM saat Demo Diusut

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons permintaan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM (OHCHR) supaya Indonesia melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat dalam menangani demonstrasi beberapa hari terakhir.

Natalius bilang pernyataan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM itu telat. Dia mengklaim pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai langkah cepat.

"Telat! (too late). Indonesia telah mengambil langkah-langkah lebih cepat 3 hari dari juru bicara OHCHR," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa, 2 September 2025

Natalius menjelaskan tiga langkah yang sudah dilakukan Presiden Prabowo Subianto selama tiga hari setelah pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal dunia usai dlindas mobil rantis Brimob pada 28 Agustus.

Pada 29 Agustus 2025, Prabowo mengaku terkejut dan kaget atas tindakan polisi yang berlebihan. Natalius mengklaim Prabowo kemudian mengambil tindakan tegas kepada aparat polisi yang bertanggungjawab.

Pada hari yang sama, Prabowo melakukan pemulihan dengan mendatangi keluarga korban. Prabowo juga menjamin kehidupan keluarga korban. 

Dua hari setelahnya, 31 Agustus 2025, Prabowo menyampaikan pernyataan resmi mengenai demonstrasi. Natalius bilang Prabowo mengutip UN Covenant on International Covenant on Civil and Political Rights yaitu menghormati kebebasan berpendapat, berkumpul, dan penegakan hukum sesuai peraturan dan hukum serta standard Hak Asasi Manusia. 

Menurut Natalius, saat ini proses hukum sedang berlangsung. Pamerintah Indonesia akan menjaga kebebasan ekspresi. Pun pemerintah sedang dan akan melakukan pemulihan korban.

Juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani sebelumnya mendesak penyelidikan menyeluruh mengenai cara aparat keamanan menangani gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina, dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB, Selasa, 2 September 2025. 

Dia bilang pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik soal tunjangan anggota DPR, langkah-langkah efisiensi anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan.

Selain itu, aparat juga harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional.

Sejak 25 Agustus 2025, berbagai elemen masyarakat terus berunjuk rasa di berbagai daerah. Demonstran menentang kenaikan tunjangan anggota DPR yang berlipat-lipat saat situasi ekonomi memburuk, menolak berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, dan menolak kenaikan pajak di berbagai bidang.

Sasaran demonstrasi massa awalnya adalah gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Unjuk rasa masyarakat ini kerap berujung kericuhan. Pada hari keempat demonstrasi massa, pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, 21 tahun, tewas dilindas oleh kendaraan taktis milik Brigade Mobil Polri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak jauh dari gedung DPR.

Insiden itu semakin menyulut kemarahan massa. Berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah berunjuk rasa mengecam brutalitas polisi. Demonstrasi itu disertai pembakaran sejumlah markas kepolisian di Jakarta dan gedung DPRD di berbagai daerah.

Berdasarkan catatan Tempo, demonstrasi ini mengakibatkan sembilan orang tewas. Empat orang di antaranya di Makassar. Tiga orang dari mereka meninggal saat kebakaran di kantor DPRD Makassar, sementara satu orang dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.