Persiapan Sekolah Rakyat Ditarget Beres 30 Juni, Prabowo Akan Resmikan Juli

Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Gedung Kemensos, Jakarta, Jumat (13/6/2025). Foto: Dok. Kemensos

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menargetkan seluruh persiapan pembukaan Sekolah Rakyat akan rampung pada 30 Juni 2025. Katanya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan langsung peluncuran program itu pada Juli.

“Sekarang kepala sekolahnya sedang retreat, mulai kemarin, nanti sampai tanggal 20 (Juni). Siswa-siswanya sedang kita siapkan, guru-gurunya sedang kita siapkan, terus sarana-prasarana kita siapkan,” kata Agus Jabo di SD Kresna, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (18/6).

“Kita menargetkan tanggal 30 Juni besok semua sudah aman ya, termasuk guru-gurunya, termasuk siswa-siswanya. Karena Juli, insyaallah nanti Presiden akan meresmikan pembukaan Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Meskipun begitu, Agus masih belum mengetahui Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat di provinsi apa.

“Kita belum tentukan, tapi tunggu nanti kita rapat dulu,” ujarnya

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan khusus yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah menyiapkan dua skema pelaksanaan: sekolah sementara dengan memanfaatkan gedung eksisting yang telah diperbaiki, dan sekolah permanen yang akan dibangun di atas lahan seluas minimal 8,2 hektare di tiap daerah.

“Ini kan ada dua, jadi sekolah yang buka bulan Juli itu sekolah yang sifatnya sementara. Kita menggunakan gedung-gedung yang sudah ada, kita perbaiki, kita revitalisasi. Nanti selanjutnya kita meminta supaya di daerah-daerah yang ada Sekolah Rakyat sementara ini, pemda-nya, Pemkot-nya menyediakan lahan,” ujar Agus.

Agus menambahkan, Sekolah Rakyat dibangun sebagai solusi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini mengalami hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan.

“Kenapa kemudian yang diperintah Kementerian Sosial? Karena Kementerian Sosial yang selama ini ya mengurus keluarga-keluarga yang kurang mampu, baik itu dalam mendapatkan bantuan sosial maupun bantuan-bantuan yang lain,” jelasnya.

“Jadi tidak ada diskriminasi. Sekolah Rakyat hanya untuk keluarga yang miskin dan miskin ekstrem. Di luar itu tidak boleh, silakan sekolah di sekolah formal ataupun sekolah-sekolah yang lain,” tutup Agus.